- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA.co.id - Dalam rapat konsultasi antara pemerintah, pimpinan partai politik, dan penyelenggara pemilu, disinggung juga terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji pemerintah akan memenuhi kekurangan dan melaksanakan rekomendasi BPK itu.
"Itu yang dibicarakan. Kita membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyiapkannya bila ada yang kurang," kata dia dalam keterangan pers di rumah dinasnya, Menteng Jakarta, Senin malam, 13 Juli 2015.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa 10 catatan dari BPK itu disampaikan di depan pemerintah dan pimpinan partai politik.
"Kami minta pemerintah, karena semua catatan itu yang 10 menyinggung peran KPU, Bawaslu, MK, Pemda, dan tidak disebut DPR. Walau DPR punya kontribusi juga," kata Husni.
Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan BPK itu cukup bagus. Karena itu, pemerintah harus memenuhinya.
"Kami sampaikan, agar pemerintah segera menindak lanjuti temuan BPK, di mana kekurangan yang ada bisa diantisipasi sebelum tahapan berlanjut. Utamanya, sebelum pemungutan tanggal 9 Desember 2015," lanjut Husni.
Dalam pertemuan itu, dia mengaku wapres memberikan komitmen kepada KPU. Menurut wapres, komitmen itu akan dipenuhi oleh pemerintah.
Sebelumnya diberitakan, DPR menerima 10 temuan hasil audit pilkada dari BPK, Senin 13 Juli 2015. Audit itu menyebutkan bahwa KPU belum siap melaksanakan pilkada serentak 2015. (asp)
Ahok Maju Lewat Parpol, Bagaimana Nasib 1 Juta KTP?
Relawan mengaku tetap mendukung Ahok.
