Sumber :
- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVA.co.id
- 10 bulan pemerintahan, Presiden Joko Widodo dianggap belum bisa berbuat banyak. Masih sibuk dengan urusan internalnya.
Itulah pandangan Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani, saat ditemui dalam acara buka puasa bersama Fraksi Gerindra DPR, di rumah jabatan anggota, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
Itulah pandangan Sekjen DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani, saat ditemui dalam acara buka puasa bersama Fraksi Gerindra DPR, di rumah jabatan anggota, Jakarta.
"Ada persoalan serius di dalam dirinya (pemerintah)," kata Muzani, Jumat 3 Juli 2015.
Muzani melihat, masalah itu adalah terkait bagi-bagi jabatan yang dianggap belum tuntas. Para pendukung di Pilpres 2014 lalu, belum tuntas terbagikan jabatan-jabatannya.
"Belum selesai kalimat terima kasih kepada pendukungnya. Ini belum kebagian itu dan sebagainya," kata Muzani.
Bagi Muzani, apa yang dilakukan pemerintah saat ini justru tidak bagus buat rakyat. Karena, menurut anggota Komisi I DPR ini, pemerintah tidak menunjukkan kenegarawanannya dalam menjalankan politik dan pemerintahan.
"Pemerintah makin jauh dari politik kenegarawanan. Keihlasan hanya jargon. Pemerintah masih sibuk memberikan terimakasih kepada orang-orang yang dulu membantu," kata dia.
Dengan situasi ini, justru pemerintah tidak terlihat hadir membela rakyat. Apalagi, di tengah-tengah situasi ekonomi yang makin sulit. Di tengah-tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah semakin membahayakan.
"Kalau tersibukkan (dengan bagi-bagi jatah), akan terbebani. Ini kelihatan pemerintah agak kewalahan. Hampir-hampir rakyat tidak terbela dalam situasi ini," ujar Muzani.
Dalam situasi ini, Gerindra yang merupakan oposisi, melihat harusnya pemerintah bisa segera mengatasi persoalan internalnya. Pihaknya tidak akan ikut campur.
"Sekali lagi kita mendorong pemerintah yang tebaik, dan kita tahu diri. Kalau ada masalah di luar (luar pemerintah) kita menyelesaikan, kalau di dalam (pemerintah sendiri) yang menyelesaikan," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada persoalan serius di dalam dirinya (pemerintah)," kata Muzani, Jumat 3 Juli 2015.
