'Kelakuan' Kubu Agung Laksono Diadukan ke Kapolri

Jhon mengatakan, hingga saat ini dia dan beberapa rekan lainnya masih tercatat sebagai anggota dan kader Golkar. Tapi anehnya, mereka tidak bisa masuk ke kantor DPP.

"Kami sekarang tidak punya kantor. Kantor kami di Slipi tidak bisa dimasuki. Sudah ada putusan Pengadilan Negeri (Putusan selaPN Jakarta Utara) dan PTUN bahwa kamilah yang sah. Pengurus di bawah Aburizal Bakrie lah yang sah. Terbukti di DPR yang diakomidir Ketum ARB dan Sekjen Idrus Marham," ujar Jhon, dalam Raker di Komisi III, Kamis 2 Juli 2015.

Hingga kini, katanya, kantor DPP Golkar dikuasai kubu Munas Ancol. Padahal, dua pengadilan memutuskan munas itu tidak sah. Tetapi, menguasai kantor dan melarang kubu Munas Bali untuk masuk ke kantor.

"Kami tidak memaksakan kalau seumpamanya Agung Laksono ke luar, tidak. Tapi beri perlindungan supaya kami bisa berkantor di sana bersama-sama," kata Jhon.

Dia meminta, pihaknya dilindungi oleh kepolisian. Karena selain sebagai kader, secara hukum juga punya legalitas yang kuat.

"Kami mohon Bapak Kapolri supaya mengakomodir kami bisa berkantor di Anggrek Nelly Slipi. Kami mohon ditindaklanjuti Bapak Kapolri dan jajarannya," ujar Jhon.

Anggota lainnya, Bambang Soesatyo, lebih menyoroti pelanggaran pidana pemalsuan mandat untuk ikut Munas Ancol.

"Surat palsu Munas Ancol baru empat tersangka. Karena nggak jalan-jalan ini," kata Bambang.

Menurut dia, kalau kasus ini terus bergulir dan jalan, dia yakin akan bisa ditemukan segera aktor-aktor lainnya. Sehingga bisa digiring ke pengadilan. "Dari empat tersangka terus maju ke pemeriksaan kejaksaan," katanya.