VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha diundang dan menjadi pembicara dalam Konferensi Natural Resources Governance Institute (NRGI) di Oxford, Inggris, baru-baru ini.
Pada kesempatan itu, Satya W. Yudha mengatakan, jatuhnya harga minyak dunia dalam rentang beberapa waktu ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan revisi kebijakan harga, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kecenderungan harga minyak mentah yang jatuh di pasaran dunia seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan harga, seperti subsidi BBM," paparnya saat tampil dalam sesi Race to the Bottom? How the Price Drop is Impacting Fiscal and Contract Terms, dalam Konferensi NRGI tersebut.
Dalam politik anggaran tahun ini (APBNP 2015), Satya melanjutkan, Indonesia berhasil menghemat subsidi BBM hingga US$16,8 miliar atau sektiar Rp210 triliun. Dalam sejarah APBN, baru kali ini dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo berani secara tegas mencabut anggaran subsidi untuk BBM, khususnya untuk jenis premium.
Subsidi bukan lagi untuk komoditas harga, melainkan subsidi langsung untuk sektor kesehatan dan pendidikan sebagai hasil realokasi penghematan anggaran pencabutan subsidi BBM tersebut.
“Pengalihan ke subsidi langsung ini dinilai lebih adil ketimbang untuk membayar utang negara atau pun menambah pendapatan pemerintah. Jadi, benar-benar subsidi langsung untuk rakyat,” ujar Satya yang juga wakil sekjen Partai Golkar ini.
Hal lain yang disorot Satya adalah tren menurunnya harga minyak dunia membuat produksi migas di Indonesia juga anjlok 5,6 persen, dari 2148 BOEPD (barrel oil equivalent per day) menjadi 2026 BOEPD. Penurunan ini pun membuat pendapatan Indonesia dari sektor migas turun drastis sebesar 8 persen, menjadi hanya Rp183 triliun.
Hal ini juga memengaruhi komitmen kontraktor migas dalam memproduksi. Rendahnya komitmen ini ditunjukkan oleh menurunnya pengembangan sumur baru (development well) maupun work over.
Mengutip data dari Indonesia Petroleum Association (IPA), Satya menjelaskan sejumlah isu yang dihadapi para kontraktor migas saat ini. Antara lain masih rumitnya birokrasi yang membuat lambannya keputusan perizinan baik untuk eksploitasi, eksplorasi serta produksi. Begitu pula dengan tumpang tindihnya regulasi yang bisa memicu ketidakpastian bagi investor. (www.dpr.go.id)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
