Sumber :
- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id -
Para Menteri menyayangkan perihal rekannya yang telah menghina Presiden Joko Widodo. Mereka menilai penghinaan itu tidak sepatutnya diucapkan oleh pembantu presiden sendiri.
"Saya rasa kok nggak pas yah, kalau yang namanya pembantu Presiden itu harus melaksanakan tugas yang telah diberikan Presiden," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, saat ditemui di Mako Brimob, Depok, Rabu 1 Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Jokowi: Indonesia Bangga Raih Perak Pertama
"Saya rasa kok nggak pas yah, kalau yang namanya pembantu Presiden itu harus melaksanakan tugas yang telah diberikan Presiden," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, saat ditemui di Mako Brimob, Depok, Rabu 1 Juli 2015.
Untuk itu, menurut dia, perilaku menteri tersebut tak beretika. "Kalau menurut saya pribadi, nggak benarlah, nggak beretika, tapi saya nggak tahu (siapa yang hina Jokowi)," ujar dia.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, seharusnya seorang menteri menghormati Presidennya.
"Masing-masing kita harus ada respek, harus saling menghormati, harus ada muncul trust, dan harus ada muncul understanding," kata dia.
Untuk itu, Khofifah akan selalu berkomunikasi dan silaturahmi dengan hormat kepada Presiden.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Masington Pasaribu, membeberkan bahwa menteri yang menghina Presiden itu adalah menteri perempuan, bukan dari partai politik melainkan profesional. Menteri itu bergerak di bawah koordinasi bidang perekonomian.
Meski tak menyebut secara gamblang, namun, merujuk ke struktur kabinet, maka menteri yang ada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ada sepuluh menteri.
Yakni, Kementerian keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Kementerian pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Dari daftar itu, hanya ada dua menteri perempuan yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yakni Siti Nurbaya dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Siti diketahui berangkat dari Partai Nasional Demokrat dan Rini adalah profesional.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk itu, menurut dia, perilaku menteri tersebut tak beretika. "Kalau menurut saya pribadi, nggak benarlah, nggak beretika, tapi saya nggak tahu (siapa yang hina Jokowi)," ujar dia.
