- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Tidak pada tempatnya jika seorang menteri mengatakan ada sesama menteri yang menghina presiden. Apalagi tugas dan bidangnya sama, yakni sama-sama sebagai pembantu presiden.
Demikian menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, Sri Budi Eko Wardani.
"Sebetulnya ada menteri yang menjelek-jelekkan menteri itu awalnya kan dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebenarnya tidak pada tempatnya juga dia sebagai menteri mengatakan seperti itu, karena dia menteri dan orang partai juga," kata Dani di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2015.
Menurut Dani, apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut sama dengan bidang dan tugasnya sebagai seorang menteri. Karenanya, ia menegaskan kepada Mendagri agar tidak membuat polemik yang bisa membuat situasi tidak kondusif.
Terlebih di tengah isu reshuffle dan lain sebagainya yang menjadi konsumsi elite politik dan juga publik.
"Tapi tidak sepantasnya saja dia berbicara seperti itu. Yang menjadi penting adalah seorang menteri berbicara di luar konteks tugasnya, ketika dia dilantik menjadi menteri kepentingan partainya harus ditinggalkan," tuturnya.
Sementara itu terkait dengan isu Menteri BUMN Rini Sumarno, yang dalam dua hari ini hangat dibicarakan karena diduga menghina presiden, ia mengatakan bahwa urusan tersebut cukup menjadi urusan presiden saja.
"Biarkan saja, itu urusan presiden, yang harus melakukan komunikasi ke PDIP dengan ketua umumnya. Bagaimana seharusnya komunikasi itu dilakukan sejak awal. Soal komunikasi ini kan sempat terjadi perbedaan pendapat antara presiden dengan PDIP contohnya dalam kasus Kapolri yang berlanjut ke KPK," tuturnya.
Karenanya, Dani menyarankan agar presiden tidak terseret arus untuk berbicara sosok atau kinerja personal menteri. Hal itu agar bisa segera membangun dan membentuk komunikasi yang efektif dengan baik kepada jajaran kabinetnya, dan partai pendukungnya.
"Ini lima tahun loh, ini saja belum setahun saja sudah ramai loh soal ini, malah membebani. Seharusnya, presiden secepatnya membangun komunikasi dengan partai bagaimana. Karena bagaimana pun Jokowi masih tergantung dengan PDIP dengan jumlah kursi di DPR, dia tidak bisa jalan sendiri," lanjut Dani.
Dani menerangkan, jika masalah ini berlanjut akan menunjukan bahwa komunikasi antara Jokowi dan PDIP tidak berjalan baik. Sehingga, langkah yang harus ditempuh oleh Jokowi adalah bagaimana tawar menawar politik dengan PDIP selaku partai pendukungnya di parlemen bisa dilakukan secepatnya.
"Jokowi butuh PDIP sebagai pendukung politiknya di parlemen. PDIP juga harus mendukung Jokowi, sehingga nantinya Jokowi mulus dalam mengambil kebijakan," kata Dani. (ren)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
