Ketua Fraksi PKS: Tolak Dana Aspirasi Jadi Panggung Politik

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.
Sumber :
  • ANTARA/Rosa Panggabean

VIVA.co.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, meminta pro kontra Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi, agar dihentikan.

FITRA: Pertanggungjawaban Dana Aspirasi DPR Belum Jelas

Sebab, ia melihat ada nuansa politik para anggota legislatif mencari popularitas dengan sikap menolak.

"Orang yang katakan berapi-api menurut saya itu ingin panggung politik. Jangan-jangan kalau disetujui diam-diam ambil juga," kata Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2015.

Jazuli meminta pemerintah juga jangan terpengaruh polemik. Pemerintah harus melakukan pengkajian terkait usulan program aspirasi ini.
 
"Saran saya, seharusnya pemerintah lihat dulu apakah cocok enggak sama RPJMN. Kalau cocok silakan, tapi kalau enggak ada uangnya jangan dipaksakan," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan ada penafsiran yang tidak tepat di masyarakat. Kata Jazuli, itu bukan dana, tapi program. "Kalau dana kesannya ambil dana," ujar Jazuli.

Dengan sikap penolakan dari pemerintah, PKS tidak akan ngotot. "PKS enggak ngoyo. Kalau ada jalan, kalau enggak ya gak apa," katanya.

Anggota legislatif meminta kenaikkan dana aspirasi dari sebelumnya Rp1,6 miliar menjadi Rp20 miliar per tahun.  Permintaan itu diajukan dalam RAPBN 2016. (ase)

Ilustrasi Sidang Paripurna DPR

DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas

Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.

img_title
VIVA.co.id
9 Oktober 2015