Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Polemik dana aspirasi DPR atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), masih berlangsung. Dewan Perwakilan Rakyat juga belum satu suara.
Belakangan, baru Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang secara tegas menolak program dengan anggaran total Rp11,2 triliun ini. Sementara Fraksi Demokrat, meminta penjelasan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sebab mereka menganggap, pemerintah sudah mengalokasikannya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Belakangan, baru Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang secara tegas menolak program dengan anggaran total Rp11,2 triliun ini. Sementara Fraksi Demokrat, meminta penjelasan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sebab mereka menganggap, pemerintah sudah mengalokasikannya.
Di balik penolakan-penolakan sejumlah fraksi itu, namun untuk dana aspirasi ini, ternyata sudah dibentuk Panitia Kerja (Panja). Panja ini akan bekerja, membahas teknisnya.
Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Totok Daryanto mengaku panja masih bekerja. "Anggotanya, tiap-tiap fraksi ada anggotanya. Ada 32 (anggota panja)," ujar Totok kepada
VIVA.co.id,
Selasa 16 Juni 2015.
Dari sepuluh fraksi di DPR, semua terwakilkan di dalam Panja UP2DP ini. Termasuk, anggota dari Fraksi NasDem yang menolak dana ini. "Dari NasDem ada. Tapi saya lupa namanya," kata Totok.
Beberapa nama lain dari partai pendukung pemerintah, seperti PDI Perjuangan, ada di dalam panja ini. "Dari PDIP itu (anggota panja) Pak Jalaludin Rahmat dan Profesor Hendrawan Supratikno," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN ini.
Totok kembali mengklarifikasi, bahwa program ini salah kalau disebut sebagai dana aspirasi. Sebab, UP2DP ini adalah usulan program riil, anggota DPR tidak diberikan dana dalam bentuk tunai. Tapi masuk dalam R-APBN yang diusulkan kali ini masuk ke R-APBN 2016.
Alokasi dananya, adalah Rp20 miliar setiap anggota per dapil. Sehingga, totalnya Rp11,2 triliun.
Walau sejumlah fraksi menolak, tapi Panja tetap berjalan. "Kalau menolak boleh saja. Karena itu dalam undang-undang diatur, bahwa DPR itu boleh mengusulkan program pembangunan. Kalau tidak mau tidak apa-apa," kata Totok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Di balik penolakan-penolakan sejumlah fraksi itu, namun untuk dana aspirasi ini, ternyata sudah dibentuk Panitia Kerja (Panja). Panja ini akan bekerja, membahas teknisnya.
