- Bayu Januar
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, akan mengambil sikap terkait pengembokan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, oleh kubu Agung Laksono.
Menurut ARB, dia akan melakukan hal yang sama jika kesepakaktan dalam proses islah yang telah disepakati kedua pihak dilanggar dan tidak dihormati.
Sebelumnya, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla beberapa waktu lalu juga menyarankan agar kantor DPP tidak digunakan untuk sementara waktu.
"Pak JK mengusulkan tempatnya (kantor DPP Golkar) ditutup sementara untuk dua belah pihak. Kalau mau dikosongkan ya kita kosongkan," ujar Aburizal Bakrie di acara HUT ke-13 Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Royal Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu 10 Juni 2015.
Karena itu, ARB memerintahkan Sekjen Golkar, Idrus Marham untuk menyegel kantor DPP. Namun begitu, ia meminta semua kader Golkar untuk tenang.
"Saya minta ke Sekjen untuk gembok juga, jadi ada dua gembok. Kepada KPPG dan Angkatan Muda Partai Golkar diharapkan tetap tenang, kita menghargai hukum," ujarnya.
Mengenai penyerangan di DPP Golkar pada Senin 8 Juni 2015 lalu, ARB tak mau banyak berkomentar. Dia tidak ingin kedua pihak saling tuduh dan menyalahkan.
"Saya dari dulu sudah bicara, tenang-tenang saja. Nanti pengadilan yang memutuskan. Yang saya tahu, ini kan masalah tempat saja," ujar ARB.
Ditambahkan ARB, seluruh pihak harus berpegang pada hasil putusan pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa kepengursan yang sah adalah Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru.
"Kalau Pak Agung mau, kan Pak Agung waketum di (Munas) Pekanbaru, jadi enggak ada masalah. Kita gunakan sama-sama (Kantor DPP Golkar)," katanya.
ARB menyatakan pihaknya akan berjuang terus menghadapi kubu Agung Laksono. Islah yang telah dilakukan sebagai salah satu cara agar kader-kader Golkar bisa mengikuti Pilkada akhir tahun nanti.
"Kita akan hadapi terus. Kubu Munas Ancol tidak dibolehkan melakukan kegiatan kepartaian dengan bentuk atau alasan apapun. Jelas. Tidak boleh mengatasnamakan partai, tapi dilanggar," kata ARB.
