Sumber :
- Antara/ Muhammad Arif Pribadi
VIVA.co.id
- Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengaku menerima banyak laporan dari berbagai daerah terkait ketidaksiapan dana penyelenggara Pilkada serentak Desember mendatang. Padahal, tahapan pilkada serentak sudah dimulai.
“Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini tidak jelas. Katanya cukup-cukup tapi enggak jelas. Banyak laporan yang masuk,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
“Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini tidak jelas. Katanya cukup-cukup tapi enggak jelas. Banyak laporan yang masuk,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Salah satu laporan yang diterima terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum juga mendapatkan anggaran. Institusi lain seperti kepolisian juga belum mendapat kejelasan anggaran untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak.
"Bawaslu belum punya dana pengawasan. Masalah pengamanan dananya belum ada. KPU sebagai penyelenggara belum memiliki anggaran yang utuh. Setiap penyelenggara mengeluhkan anggaran,” katanya.
Politisi partai Golkar itu mengatakan, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU bahkan baru memiliki dana Rp5,6 triliun dari Rp6,7 triliun yang dibutuhkan.
Sebelumnya, KPU menyebutkan masih ada 14 daerah tersisa yang hingga kini belum mencairkan anggaran pemilihan kepala daerahnya. 14 daerah itu antara lain; Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.
Kemudian, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru, Kabupaten Balangan. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Lalu, ada Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satu laporan yang diterima terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum juga mendapatkan anggaran. Institusi lain seperti kepolisian juga belum mendapat kejelasan anggaran untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak.
