TUTUP
TUTUP
POLITIK

KPU: Tinggal 14 Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada

Maksimal pencairan disepakati pada 8 Juni 2015.
KPU: Tinggal 14 Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada
Ketua KPU Husni Kamil Malik dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung usai penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Pilkada Serentak 2015 di Jakarta, Rabu (3/6/2015). (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id - Komisi Pemilihan Umum menyebutkan masih ada 14 daerah tersisa, yang hingga kini belum mencairkan anggaran pemilihan kepala daerahnya.

"Perkembangan yang ada, persiapan yang dilakukan di daerah untuk KPU telah sampai pada proses fasilitasi anggaran yang memadai. Tinggal 14 kabupaten/kota yang anggarannya belum cair, selebihnya sudah cair," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Jumat 5 Juni 2015.

Husni mengaku bahwa saat ini, persiapan Pilkada sudah memadai, dan akan tetap berjalan sebagaimana agenda yang dijadwalkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sementara itu, Arief Budiman, anggota Komisioner KPU menjelaskan, 14 daerah yang belum mencairkan dana untuk penyenggaraan Pilkada tersebut antara lain, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.

Kemudian, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru, Kabupaten Balangan. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lalu, Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo.

"14 Daerah tersebut sudah berkoordinasi dengan KPU, segera mencairkannya. Janji mereka Minggu ini, setelah tanggal 3 Juni kemarin, telah sepakat membuat perjanjian batas waktu pencairan. Maksimalnya memang sampai tanggal 8 Juni," tutur Arief. (asp)
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP