Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda Bali, dengan melarang digelarnya kegiatan Musyawarah Daerah DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono di Bali.
"Saya terima kasih kepada Polda Bali, yang mengikuti keputusan pengadilan," kata pria yang akrab disapa ARB di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa malam, 2 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya terima kasih kepada Polda Bali, yang mengikuti keputusan pengadilan," kata pria yang akrab disapa ARB di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa malam, 2 Juni 2015.
Menurut ARB, kubu Munas Ancol seharusnya mentaati putusan pengadilan, dengan tidak melakukan kegiatan apa pun yang mengatasnamankan Partai Golkar. "Kubu Agung Laksono tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apa pun. Itu jelas," tegas dia.
Tetapi, ARB enggan menanggapi apakah Agung Laksono telah melanggar kesepatakan
islah
yang sudah ditantangani bersama pada Sabtu 30 Mei 2015 di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Agung Laksono adalah melawan putusan pengadilan.
"Jadi, bukan masalah
islah
Pilkada. Sedangkan ini proses pengadilan yang panjang," ujarnya.
Atas putusan pengadilan pula, tambah ARB, kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah kepengurusan DPP Golkar Munas Pekanbaru Riau, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
Sebelumnya, Musda DPD Golkar kubu Agung Laksono akhirnya dibubarkan pihak kepolisian. Hal itu dilakukan, lantaran Musda yang rencananya akan dihadiri Agung Laksono itu tak mengantongi izin kepolisian.
Kapolda Bali Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie, mengatakan pembatalan acara Musda di Hotel Aston, Denpasar, Bali, lantaran tidak memungkinkan untuk diselenggarakan.
"Kita minta dibatalkan, karena tidak memungkinkan," kata Ronny di lokasi acara, Selasa.
Menurut Ronny, jika panitia ngotot menggelar Musda, hal itu akan menimbulkan kerugian banyak. "Kalau dipaksakan akan merugikan penyelenggaraan dan tempat acara, masyarakat sekitar dan Bali secara keseluruhan," ujarnya menambahkan. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut ARB, kubu Munas Ancol seharusnya mentaati putusan pengadilan, dengan tidak melakukan kegiatan apa pun yang mengatasnamankan Partai Golkar. "Kubu Agung Laksono tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apa pun. Itu jelas," tegas dia.
