Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
- Mediator islah perselisihan Partai Golkar, Jusuf Kalla, mengabaikan pernyataan sejumlah anasir atau unsur tertentu kubu Agung Laksono yang menolak upaya perdamaian.
Menurut Kalla, upaya islah ditentukan para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing kubu kepengurusan, bukan orang per orang yang tak berwenang. Pernyataan Agun Gunanjar di pihak Agung Laksono yang menolak islah, katanya, tak memengaruhi itikad baik perdamaian.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
Menurut Kalla, upaya islah ditentukan para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing kubu kepengurusan, bukan orang per orang yang tak berwenang. Pernyataan Agun Gunanjar di pihak Agung Laksono yang menolak islah, katanya, tak memengaruhi itikad baik perdamaian.
"Saya kira yang menentukan bukan Pak Agun (Agun Gunanjar)," kata Kalla menjawab pertanyaan wartawan di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.
Agun dalam keterangan persnya mengatakan tetap melanjutkan perlawanan terhadap kubu Munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. "Untuk itu izinkan saya untuk tetap mengambil langkah-langkah tersebut dan tidak pada posisi islah," katanya.
Kalla berpendapat bahwa walau ada suara-suara penolakan seperti itu, proses islah untuk menyelamatkan Golkar agar bisa ikut pilkada, tetap harus dilanjutkan.
"Kan, ketua (yang menentukan), bukan itu yang menentukan. Kalau semua orang bicara, pasti berbeda pandangan," katanya.
Dia meyakinkan masyarakat bahwa kedua pihak, Aburizal Bakrie dan Idrus Marham dari kubu Munas Bali serta Agung Laksono dan Zainuddin Amali dari kubu Munas Ancol, sudah meneken prinsip dasar islah.
"Tinggal finalisasi untuk tanda tangan. Insya Allah, nantilah," kata Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya kira yang menentukan bukan Pak Agun (Agun Gunanjar)," kata Kalla menjawab pertanyaan wartawan di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.
