Silang Pendapat Jokowi-JK dalam Isu Krusial

Rapat Terbatas Illegal Fishing
Sumber :
  • Antara/Yudhi Mahatma

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memerintah selama kurang lebih tujuh bulan, sejak pelantikan pada 20 Oktober 2014.

Politisi Gerindra: Komunikasi Politik Jokowi-JK Buruk

Sejak awal, bahkan sebelum resmi berkuasa, dua tokoh puncak pemerintahan itu sudah beberapa kali terlihat berbeda pandangan.

Semestinya, Presiden dan wakilnya tidak boleh berbeda pandangan, karena keduanya adalah satu institusi kepresidenan. Apalagi, mereka berada pada satu pemerintahan.

Namun, kenyataanya Jokowi dan JK beberapa kali terlihat berbeda dalam menyikapi sejumlah isu-isu penting. Terbaru, mereka berbeda dalam menyikapi persoalan PSSI.

Berikut silang pendapat Jokowi-JK dalam isu yang sedang hangat:

1. Perombakan Kabinet (reshuffle)

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Jokowi telah mempersiapkan perombakan kabinet. Tetapi, informasi itu dibantah Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahwa Kepala Negara tak pernah membahas reshuffle.

"(reshuffle) tentu dalam waktu ke depan inilah," kata Kalla.

"Kami tidak pernah bicarakan reshuffle. Yang kami lakukan sehari-hari di bawah Presiden dan Wapres dievaluasi pekerjaan kami," tepis Pratikno.

2. Kasus Novel Baswedan

Jokowi memerintahkan dua hal kepada Kepala Polri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, terkait penangkapan Novel Baswedan, yaitu Novel supaya tidak ditahan dan transparansi proses hukum. Jokowi juga menginstruksikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung, agar bersinergi memberantas korupsi.

Sedangkan Jusuf Kalla menganggap kasus Novel adalah hal biasa. Dia meminta Polri bertindak transparan. Menurutnya, sebagai penegak hukum, polisi tentu tak boleh diam ketika ada masalah.

"Kalau tak diperiksa, salah. Tetapi, kalau diperiksa, disalahkan. Jangan salahkan polisi seperti itu."

3. Kisruh PSSI

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi pun mendukung langkah politisi PKB tersebut.

"(Posisi Presiden) mendukung apa yang dilakukan menpora," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

"Jadi, persoalan bola kan bukan semata persoalan menang dan kalah, tetapi multidimensinya yang di dalam itu apa saja, itu yang mejadi penekanan Pak Jokowi," lanjut Gatot.

Sementara, Jusuf Kalla meminta, agar Imam Nahrawi mencabut pembekuan PSSI. Sikap ini diambil, setelah dia bertemu dengan Imam.

"Tadi sudah ketemu dengan Pak Menpora dan PSSI, didampingi Bapak Agum Gumelar. Disepakati bahwa persepakbolaan nasional Indonesia harus tetap berjalan dan berkompetisi dengan baik, karena itu PSSI harus akif lagi," ujar JK.

"Sekarang sedang proses melaporkan ke Pak Presiden, Insya Allah sore ini sudah dicabut (pembekuan)." (asp)

Nizar Zahro: Pemerintah Belum Sejahterakan Rakyat

Refleksi AKhir Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

img_title
VIVA.co.id
29 Desember 2015