Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Aburizal Bakrie sedang berupaya keras mewujudkan perdamaian atau islah atas konflik di partai itu. Alasannya bukan kepentingan pragmatis tetapi demi menyelamatkan kader di daerah-daerah.
Tantowi menjelaskan, kalau dua kepengurusan masih berselisih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menolak Partai Golkar sebagai partai politik peserta Pilkada 2015. Akibatnya, kader-kader Partai Golkar di daerah, terutama mereka yang telah lama mengabdi, bakal kehilangan hak politik alias tak dapat mengajukan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
Tantowi menjelaskan, kalau dua kepengurusan masih berselisih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menolak Partai Golkar sebagai partai politik peserta Pilkada 2015. Akibatnya, kader-kader Partai Golkar di daerah, terutama mereka yang telah lama mengabdi, bakal kehilangan hak politik alias tak dapat mengajukan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
"Jadi yang sudah mengabdi di daerah enggak kehilangan hak politik, tetapi bisa berkompetisi," kata Tantowi kepada wartawan di Jakarta, Senin 25 Mei 2015.
Dia mengakui bahwa kepentingan mendesak islah memang untuk pilkada yang digelar serentak pada Desember 2015. Persatuan selamanya dua kubu diharapkan terwujud melalui islah jangka pendek itu.
"Itu (islah) gagasan cerdas meski jangka pendek. Kita berpikir positif, mungkin dari jangka pendek bisa tercapai islah sesungguhnya. Ini bisa jadi entry point (jalan masuk),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Upaya perdamaian difasilitasi Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat wakil presiden. Kalla sudah bertemu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal hasil Munas di Bali. Kalla dijadwalkan bertemu Agung Laksono dari kubu Munas Ancol pada malam ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Jadi yang sudah mengabdi di daerah enggak kehilangan hak politik, tetapi bisa berkompetisi," kata Tantowi kepada wartawan di Jakarta, Senin 25 Mei 2015.
