- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 akan segera tiba. Oleh karena itu, permintaan terhadap beras diperkirakan akan mengalami peningkatan.
Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah apabila stok beras menipis adalah impor beras dari negara asing. Langkah ini ditolak oleh Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto.
"Jelas akan kita tolak kebijakan tersebut. Pemerintah dan Bulog (Badan Urusan Logistik) menyatakan stok beras cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa harus impor," kata Titiek saat berkunjung ke Bantul, Yogyakarta, Jumat 22 Mei 2015.
Menurut Titiek, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan peran Bulog dalam menyerap beras yang ada di petani. Sehingga, ketika ada kekurangan pasokan beras di pasaran maka Bulog bisa memasoknya ke pasaran.
"Masalahanya di beberapa daerah tertentu HPP (harga pembelian pemerintah) beras lebih rendah dari harga yang dibeli oleh pengepul beras sehingga bisa saja untuk daerah tertentu ada kebijakan HPP beras yang berbeda agar Bulog juga berani membeli beras dari petani," ujarnya.
Titiek mengungkapkan, anggaran untuk pertanian dalam APBN tahun 2015 mencapai sekitar Rp32 triliun. Dia berharap anggaran sebesar itu dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas padi para petani.
"Ada stimulan dari pemerintah agar mendorong adanya peningkatan produkstivitas padi secara nasional," terangnya.
Harga Gabah Anljok, Menteri Pertanian Rapat di Madiun
Kebanyakan harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP)
