Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan akan memperketat pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Ini berbeda dengan RAPBN 2015 di mana DPR sangat mudah meloloskannya.
"Dulu kami longgar, sekarang tak mungkin. Pembahasannya harus serius, tak bisa main-main. Tak bisa lagi tolong kami dimengerti, tak bisa," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 22 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dulu kami longgar, sekarang tak mungkin. Pembahasannya harus serius, tak bisa main-main. Tak bisa lagi tolong kami dimengerti, tak bisa," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 22 Mei 2015.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Fahri menjelaskan, dulu kelonggaran yang diberikan DPR untuk membantu kinerja Presiden Joko Widodo. Sebab, RAPBN 2015 tidak sepenuhnya disusun oleh Jokowi.
"Dulu kita longgar di RAPBN 2015 karena kita anggap presiden memang tidak susun anggaran dari awal. Anggaran itu disusun oleh Pak SBY sehingga begitu melakukan perubahan, kami oke saja. Ini dalam rangka berikan ruang bagi Pak Jokowi sebagai presiden baru," katanya.
Politisi PKS ini mengatakan Jokowi sudah memahami mekanisme anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016. Ini dianggap wajar bila DPR melakukan pengetatan.
"Sekarang Jokowi sudah tujuh bulan pimpin pemerintahan dan sudah tahu. Begitu masuk nota keuangan dari pemerintah, sudah mulai dinilai orang. Waktu banyak, jadi cukup untuk dikuliti itu anggaran. Tidak boleh main main harus akurat. Tepat perencanaannya," kata Fahri.
Menurutnya anggota DPR ingin mengetahui sejauh mana program Nawacita, Trisakti dan revolusi mental diakomodasi dalam RAPN 2016. "Harus diperiksa satu satu, sebab harus konsisten janji kampanye program dan belanja. Jangan janji lain, program lain, belanja lain."
Dijadwalkan Presiden Jokowi akan menyampaikan RAPBN tahun 2016 di hadapan sidang paripurna DPR RI pada 15 Agustus nanti.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fahri menjelaskan, dulu kelonggaran yang diberikan DPR untuk membantu kinerja Presiden Joko Widodo. Sebab, RAPBN 2015 tidak sepenuhnya disusun oleh Jokowi.
