- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (ARB), menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Golkar terkait kisruh yang membelit partai berlambang beringin ini pasca digelarnya Munas Ancol.
Hal itu disampaikan ARB dihadapan ratusan peserta Munas X Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Hotel Grand Mangku Putra, Kota Cilegon, Kamis malam, 21 Mei 2015.
Dijelaskan ARB, dualisme kepemimpinan partai hanya bisa terjadi apabila ada penentangan dari 3/4 peserta musyawarah nasional yang sama. "Itulah yang disebut konflik atau terjadi dualisme kepemimpinan sebuah partai. Saat berlangsung Munas Partai Golkar di Bali, tidak ada satupun yang melakukan penentangan terhadap jalannya Munas maupun seluruh jalannya acara," ujar Aburizal.
Usai perhelatan di Bali, kata dia, tiba-tiba Agung Laksono menggelar musyawarah nasional yang dilaksanakan di Ancol.
"Dan celakanya, dengan melanggar undang-undang yang ada, pemerintah kemudian mengakui Munas Ancol itu. Bayangkan kalau pun terjadi suatu islah dan kemudian ada lagi orang yang membuat satu munas yang diakui lagi oleh pemerintah, mau ke mana negara ini kalau tidak menghargai hukum," tegas ARB.
ARB mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan protes kepada Mahkamah Partai, namun protesnya tidak diindahkan, akhirnya persoalan tersebut dibawa ke jalur hukum.
Hasilnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur membatalkan keabsahan kepengurusan kubu Agung Laksono dan mengesahkan kepengurusan Aburizal Bakrie.
"Saya masih percaya Indonesia adalah negara hukum, alhamdulilah beberapa hari yang lalu PTUN Jakarta Timur memutuskan dengan sangat jelas, gamblang, serta tegas menyatakan menerima permohonan kami," kata Aburizal Bakrie.
Menurutnya, dalam persidangan juga sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa selama belum ada keputusan tetap/inkracht apabila dilakukan banding, maka yang sah adalah DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009-2015.
"Jadi kalau ada yang tidak menghargai keputusan yang gamblang, jelas dan tegas, saya tidak tahu lagi mau kemana lagi negara ini, apalagi bila pemerintah yang tidak menjalankannya," kata ARB.
Pilkada
ARB juga mengatakan, menjelang Pilkada serentak 2015, Partai Golkar menginginkan para kadernya termasuk kader SOKSI dapat mengikuti Pilkada.
"Saya tidak akan membiarkan Partai Golkar tidak ikut dalam Pilkada, meskipun harus mengalah, saya akan mengalah demi kepentingan partai Golkar mengikuti Pilkada," tegasnya di hadapan peserta Munas X SOKSI.
Dijelaskan dia, meskipun DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan putusan PTUN adalah hasil Munas Riau, ARB menjelaskan hal itu adalah islah otomatis, sebab dalam kepengurusan DPP Partai Golkar 2009-2015 Agung Laksono tercatat sebagai Wakil Ketua Umum dan Priyo sebagai Ketua Umum.
"Karena itu saya mengajak semua untuk bersama sama menggunakan kepenguruan hasil Munas Riau sesuai dengan keputusan pengadilan, tapi kita juga sedang mengusahakan melalui Jusuf Kalla adanya satu kemauan bersama untuk melakukan islah," terang Aburizal Bakrie. (ren)
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
