- ANTARA/Dhoni Setiawan
"Salah satu kriteria Pansel (panitia seleksi) itu harusnya seorang negarawan. Nafsu dan ambisi pribadinya kecil, tidak memiliki nafsu dan ambisi ingin populer," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2015.
Menurutnya, Pansel tidak bisa lagi berbasis pencitraan seperti memilih tokoh yang ganas dan galak, karena hal itu sudah tidak relevan lagi.
"Tidak boleh lagi ada orang-orang yang gemar tepuk dada. Saya yang menangkap koruptor. Penegak hukum tidak boleh memiliki pandangan seperti itu," katanya.
Politikus PKS ini menegaskan, penegakan hukum harus ditegakkan karena cinta, dan bukan oleh ambisi karena ingin populer. Sebab itu, pimpinan KPK harus negarawan, seperti halnya hakim Mahkamah Konstitusi.
"Harusnya, prasyarat calon pimpinan KPK lebih tinggi. Karena, efeknya langsung. Makanya, prasyaratnya ya harus negarawan. Bahaya, kalau dia baca UU, terus langsung nafsu ingin menangkap orang," ujar Fahri.
Saat ini, pemerintah tengah membentuk Pansel Pimpinan KPK untuk menyeleksi calon pimpinan mendatang. Pimpinan KPK, saat ini akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2015.
