Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melihat batalnya kenaikan harga BBM memperlihatkan buruknya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kondisi ini bisa melemahkan pasar dan memunculkan tudingan pemerintah amatir.
"Ini kiriman sinyal yang buruk. Koordinasi pemerintah buruk dan mendatangkan ketidakpastian. Presiden Jokowi harus segera lakukan evaluasi. Sebab dari ketidakpastian ini berdampak pada sitasi ekonomi yang buruk. Kita enggak bisa pencitraan terus," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 15 Mei 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ini kiriman sinyal yang buruk. Koordinasi pemerintah buruk dan mendatangkan ketidakpastian. Presiden Jokowi harus segera lakukan evaluasi. Sebab dari ketidakpastian ini berdampak pada sitasi ekonomi yang buruk. Kita enggak bisa pencitraan terus," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 15 Mei 2015.
Baca Juga :
Kadin Usul Kebijakan Ekonomi Jangka Pendek
Langkah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini lebih banyak disebut langkah pencitraan. "Jadi efek riilnya tidak pasti. Tarik ulurnya harga itu adalah pencitraan yang fatal," katanya.
Politisi PKS itu meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi secara serius dalam kabinet kerja. Terutama mereka yang memegang kendali terhadap konten dan isu yang berkembang seperti sektor energi.
"Karena ini akan berpengaruh pada sentimen pasar. Ini bisa membuat masyarakat dunia dan lokal jatuh," ujarnya.
Fahri khawatir sikap inkonsisten pemerintah dalam menaikkan harga BBM akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Kondisi ini bukan hanya berpengaruh pada stabilitas lokal, melainkan juga akan mempengaruhi sikap pasar dunia.
"Bill Clinton bilang
economy stupid
semacam ini akan menyentuh perasaan publik."
PT Pertamina (Persero) membatalkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex yang rencananya akan diberlakukan mulai hari ini. Padahal sebelumnya, harga Pertamax diirencanakan naik Rp800/liter menjadi Rp9.600/liter.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Langkah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini lebih banyak disebut langkah pencitraan. "Jadi efek riilnya tidak pasti. Tarik ulurnya harga itu adalah pencitraan yang fatal," katanya.
