Sumber :
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVA.co.id
- Pelantikan pengurus DPP PAN periode 2015-2020 di Hotel Bidakara pada Rabu 6 Mei 2015, dihadiri oleh seluruh partai politik baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) maupun dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Berbagai spekulasi muncul. Apalagi, santer dikabarkan bahwa PAN juga ditawarkan untuk bergabung di KIH.
Menyikapi itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dalam wawancaranya dengan
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
Baca Juga :
Pesta Narkoba, Politikus PAN Ditangkap BNN
Berbagai spekulasi muncul. Apalagi, santer dikabarkan bahwa PAN juga ditawarkan untuk bergabung di KIH.
Menyikapi itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dalam wawancaranya dengan
VIVA.co.id
di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas), mengatakan bahwa PAN sebagai mitra kritis pemerintah.
"Di luar pemerintah itu tidak kalah terhormat. Bukan di luar atau di dalam (pemerintahan) tapi kontribusi. Politik itu kan kendaraan, tujuannya agar Indonesia lebih sejahtera, lebih benar ngurusnya," kata Zulkifli, Kamis 7 Mei 2015.
Dia memang tidak secara tegas mengatakan, akan bertahan di KMP atau sebaliknya. Namun dia memastikan, setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, harus didukung. Begitu sebaliknya.
"Pemerintah bagus, kita dukung untuk rakyat. Masak pemerintah bagus kita tolak. APBN-P agar ekonomi kita (membaik), kita dukung, tidak ada KMP, KIH. Kecuali terang-terangan akan membuat kita sengsara," jelas Menteri Kehutanan RI pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini.
Kekhawatiran PAN tidak eksis lagi di KMP, salah satu indikasinya adalah saat Golkar dan sejumlah partai KMP lainnya seperti Gerindra dan PKS, mengajukan usulan Hak Angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hanamongan Laoly.
Zulkifli beralasan, tidak semua keputusan KMP itu harus didukung oleh PAN. "Gaduh jangan. Sudah gaduh, tidak mungkin menang buat apa?," katanya.
Dia mengatakan, usulan angket itu, sebenarnya bukan alasan rasional. Sama seperti di DKI, angket ada hanya karena emosional saja.
"Kalau partai teman kita marah lalu ikut, tidak. Karena itu kemarahan yang tidak perlu. Kita harus cari solusi. Ini kan ada pengadilan. Jangan seperti jurus mabok dong. Sudah gaduh, tidak ada kaitannya dengan rakyat, marah pada partai kita," katanya.
Termasuk soal
reshuffle
. Zulkifli memilih tidak mau ikut campur soal itu. Lebih baik, menyerahkan ke Presiden dan Wakil Presiden.
PAN, kata dia, juga tidak mau menyikapi kabar-kabar bahwa partai berlambang matahari ini akan mendapatkan jatah menteri.
"Di luar pemerintah juga tidak kalah terhormat. Ini bukan soal tawar menawar, tapi soal prinsip," katanya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
VIVA.co.id
