- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai berpotensi menjadi sumber ketidakpastian.
Perbedaan pandangan itu mengemuka antara lain dalam menanggapi isu reshuffle kabinet dan penangkapan penyidik KPK, Novel Baswedan oleh Bareskrim Mabes Polri. "Presiden Jokowi berpotensi menjadi sumber ketidakpastian, jika konsolidasi pemerintahan sekarang ini tak kunjung selesai," kata Politisi Golkar, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Mei 2015.
Menurut dia, perbedaan pandangan antara Presiden dan Wapres dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan penyidik KPK, Novel Baswedan dan soal reshuffle kabinet menjadi bukti konsolidasi pemerintahan masih jauh dari harapan.
Bambang mengatakan, selain perbedaan pandangan dua pemimpin negara itu dalam kasus Novel Baswedan, juga berulangnya kisruh Polri dengan KPK juga menimbulkan pertanyaan seputar kapabilitas kedua pemimpin dalam mengendalikan institusi negara. "Muncul kesan bahwa kedua pemimpin tampaknya masih harus bersusah payah untuk sekadar mewujudkan harmoni antara Polri dengan KPK," ujarnya.
Ia menilai, perbedaan pandangan soal reshuffle kabinet antara Presiden dan Wapres juga nyaris memperkuat kesan ketidakkompakkan tersebut. "Banyak orang harus, dan terpaksa, mengernyitkan dahi ketika Presiden Jokowi dan Wapres JK berbeda, baik soal reshuffle maupun dalam menyikapi kasus penangkapan dan penahanan Novel Baswedan oleh Polri," ujarnya menambahkan.
Saat mengomentari kasus Novel, kata Bambang, Presiden minta agar Novel tak harus ditahan, Wapres justru membuat pernyataan bernuansa bisa memaklumi langkah Polri. "Sudah barang tentu perbedaan sikap ini tak hanya menyedot perhatian publik, melainkan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spekulatif," ujar sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR ini.
Menurut dia, kalau perbedaan seperti ini terjadi berulang-ulang, Presiden dan Wapres justru menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri. Namun demikian, Bambang melihat satu hal positif yakni meredanya kisruh antara Polri dan KPK. "Paling tidak kekisruhan yang menimbulkan ketidakpastian itu telah hilang. Sebab, ketika perekonomian nasional sedang mengalami pelambatan seperti saat ini, dibutuhkan suasana kondusif agar pemulihan bisa terwujud."
(mus)
