- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik ketidaksamaan sikap Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sejumlah hal.
Misalnya, soal perombakan kabinet (reshuffle) dan masalah hukum terkait penangkapan seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengutip pernyataan Wapres bahwa Presiden telah mempersiapkan perombakan kabinet. Tetapi informasi itu dibantah Presiden, yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahwa Kepala Negara tak pernah membahas reshuffle.
Presiden dan Wapres pun tak satu kata tentang penangkapan Novel Baswedan. Presiden meminta Polisi tak menahan Novel meski proses hukum tetap harus berjalan. Sedangkan Wapres menyatakan memaklumi langkah hukum yang dilakukan Polisi.
Menurut Soesatyo, ketidakompakan dua pemimpin negara itu berpotensi menjadi sumber ketidakpastian yang dapat berimbas pada banyak sektor. Di antaranya, penegakan hukum, konsolidasi pemerintahan, perbaikan perekonimian nasional yang sedang mengalami pelambatan, dan lain-lain.
“Perbedaan pandangan nyaris memperkuat kesan ketidakkompakkan tersebut. Banyak orang harus dan terpaksa, mengernyitkan dahi ketika Presiden Jokowi dan Wapres JK berbeda,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id pada Rabu, 6 Mei 2015.
Soesatyo mengamati khusus ketidakompakan Presiden dengan Wapres tentang penangkapan Novel yang berpotensi mengulangi polemik antara KPK dengan Polri. Dia mempertanyakan kapabilitas kedua pemimpin mengendalikan negara.
“Muncul kesan bahwa kedua pemimpin tampaknya masih harus bersusah payah untuk sekadar mewujudkan harmoni antara Polri dengan KPK,” kata Soesatyo, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Reshuffle
Wapres Kalla sebelumnya mengatakan bahwa dia bersama Presiden Jokowi akan merombak kabinet. Kalla belum memastikan waktunya, tetapi diperkirakan dalam waktu dekat. “(reshuffle) tentu dalam waktu ke depan inilah," katanya.
Pernyataan itu segera ditepis Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. "Kami tidak pernah bicarakan reshuffle. Yang kami lakukan sehari-hari di bawah Presiden dan Wapres dievaluasi pekerjaan kami.”
Menurutnya, Presiden sedang fokus pada upaya percepatan pembangunan dan meningkatkan kinerja di seluruh kementerian.
Novel Baswedan
Presiden memerintahkan dua hal kepada Kepala Polri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, terkait penangkapan Novel Baswedan, yaitu Novel Baswedan supaya tidak ditahan dan transparansi proses hukum. Presiden juga menginstruksikan kepada KPK, Polri dan Kejaksaan agar bersinergi memberantas korupsi.
Di tempat terpisah, Wapres menganggap kasus Novel Baswedan adalah hal biasa. Dia meminta Polri bertindak transparan. Menurutnya, sebagai penegak hukum, Polisi tentu tak boleh diam ketika ada masalah.
"Kalau tak diperiksa, salah. Tapi, kalau diperiksa, disalahkan. Jangan salahkan polisi seperti itu." (ase)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
