Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Jawa Tengah

Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Jawa Tengah
Sumber :
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Komisi  V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, reses masa persidangan ini melakukan kunjungan kerja ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Provinsi Jawa Tengah.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Tim kunjungan kerja Komisi V ke Provinsi Jawa Tengah, dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia, yang meninjau berbagai infrastruktur dan proyek strategis di provinsi jantungnya Pulau Jawa tersebut.
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR


“Kita melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi terhadap beberapa proyek strategis di Jawa Tengah, yang berkaitan dengan Sumber Daya Air, penanganan banjir, pemukiman kumuh, dan kebinamargaan,” terang Yudi kepada Parlementaria saat mengunjungi
flyover
Palur di Solo, Rabu 29 April 2015.


Menurut politisi PKS ini, ada beberapa proyek yang ditinjau di antaranya pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarmo Solo, Jalan Tol Ruas Semarang- Solo, Ruas Jalan Nasional Bawen-Solo, pembangunan sistem drainase primer Kota Semarang, dan kemacetan-kemacetan yang diakibatkan oleh sebidang kereta api, seperti pembangunan
flyover
Palur dan
flyover
Makamhaji di Kartosuro, Sukoharjo.


“Kami mendapatkan  penemuan selama kunjungan  ini, di mana antara Bina Marga dan Ditjen Kereta Api diperlukan adanya koordinasi untuk mempercepat berbagai kegiatan khususnya di daerah lintasan sebidang,” ujar Yudi.


“Di Sukoharjo, ada masalah dengan masyarakat. Di sini (Palur) juga ada masalah antara Bina Marga dengan Ditjen Kereta Api yang harus ada beban sewa tahunan yang tidak sedikit. Ini harus segera diselesaikan oleh pihak pemerintah dan semuanya masih di bawah Komisi V DPR,” tambahnya.


Politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat ini berharap, pemerintah melakukan langkah yang cepat dalam pembangunan infrastruktur yang transparan.  “Jangan sampai penyerapan anggarannya kecil,” tambahnya.


Ia juga menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Komisi V DPR RI tidak semata-mata yang berasal dari APBN, tetapi juga terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. “Tentunya, yang kita harapkan dapat memperlancar dan mempermudah proses kegiatan yang ada,” ujar Yudi. (www.dpr.go.id)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya