Menkopolhukam: Pilkada Bukan Hanya Tanggung Jawab KPU

Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, suksesnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 menjadi tanggung jawab semua instansi. Untuk itu ia berharap, ada hubungan harmonis yang terjalin antara pusat dan daerah.

Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma

"Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi Pemda juga punya andil," ujar Tedjo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak tahun 2015 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2015.

Tedjo menjelaskan, pengalaman Pilkada langsung yang dimulai pada Juni 2005 silam dengan segala kekurangannya akan menjadi pembelajaran pada penyelenggaraan Pilkada yang akan datang.

Koalisi Kekeluargaan Masih Belum Bersifat Final, kata PDIP

Ia mengatakan, setiap penyimpangan dalam Pilkada harus diatasi dengan cepat, tepat serta efektif. Karena itu, ia mengharapkan peran Bawaslu, Polri dan Kejaksaan, dalam mencegah dan menindak segala masalah sengketa Pilkada.

"Parpol juga punya peran untuk mengusung calonnya yang berkualitas. Hal itu untuk membuat masyarakat mengggunakan hak pilihnya," katanya menambahkan.

PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI

Salah satu parameter suksesnya Pilkada adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu, ia berharap kepada KPU untuk bisa memberikan sosialisasi tahapan Pilkada agar masyarakat menggunakan haknya.

Senada dengan Tedjo, anggota KPU Arief Budiman juga mengatakan, suksesnya Pilkada tak bisa hanya digantungkan kepada KPU, walaupun KPU mengambil porsi tanggung jawab yang lebih besar.

"Mau sukses atau tidak peran paling besar ya di KPU. Padahal kan ada aturan main seperti UU, aturan KPU, aturan Bawaslu, aturan Kemendagri untuk anggaran dan aturan Kemenkeu sendiri," ujar Arief.

Menurut dia, semua aturan tersebut dibuat untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan Pilkada yang bagus. Artinya, harus didukung ketersediaan dana oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.

"Policy sudah kita bikin bagus, policy itu bisa diimplementasikan dengan baik kalau didukung dengan budget yang cukup. Kalau budget-nya tidak cukup ya tidak bisa."

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya