- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVA.co.id - Mantan Ketua Partai Demokrat Surabaya, Dadik Risdaryanto, membeberkan perihal keganjilan pemecatannya dan dua ketua cabang Partai Demokrat di Jawa Timur.
Dadik mengaku dipecat tanpa menerima klarifikasi berupa surat peringatan bertahap dari pimpinan partai di Jawa Timur maupun dari DPP.
Dadik juga mengatakan bahwa dua kader lain mengalami hal serupa, yakni Ketua Demokrat Pasuruan, Dendy Kukuh Santoso, dan Ketua Demokrat Nganjuk, Basuki.
”Mereka juga tidak menerima surat peringatan atau klarifikasi atas dasar apa dipecat,” kata Dadik, di Surabaya pada Rabu malam, 22 April 2015.
Menurut Dadik, sebagai organisasi politik, Partai Demokrat memiliki mekanisme yang mengatur pemberhentian pengurus. Seharusnya, sebelum mencopot, diterbitkan dulu surat teguran sebanyak tiga kali atau klarifikasi.
“Tapi mana, hak-hak saya sebagai kader kok tidak dipenuhi oleh partai. Ini organisasi macam apa?," ujar Dadik.
Dadik meyakini pencopotannya tidak melalui mekanisme yang benar. Bahkan sidang partai, seperti sidang pleno, tidak pernah digelar.
“Padahal, saya jadi ketua DPC itu melalui Muscab (Masyawarah Cabang), melalui mekanisme yang benar. Tapi kenapa sekarang saya dicopot tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui mekanisme Partai," kata Dadik.
Pimpinan Partai Demokrat Jawa Timur, katanya, juga terkesan menutup mata dengan kejadian itu. Pimpinan tidak mau menjembatani sehingga surat sanggahan yang dilayangkan tiga pimpinan cabang di Jawa Timur tidak pernah ditanggapi.
"Itulah alasan saya melawan dengan mensomasi mereka, saya hanya ingin hak-hak saya dipenuhi," kata Dadik.
Keputusan Pusat
Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, menjelaskan bahwa keputusan pemecatan itu telah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing pengurus di tingkat kecamatan.
Pimpinan di Jawa Timur Pihak juga sudah pernah menggelar pertemuan untuk mendamaikan konflik itu.
"Sekitar 90 persen PAC (Pengurus Anak Cabang/setingkat kecamatan) mengajukan mosi tidak percaya. Mereka sudah tidak bisa didamaikan sehingga sesuai aturan partai, ya, harus Plt (Pelaksana Tugas). Keputusan ini sudah final berdasarkan ketentuan partai," kata Soekarwo kepada wartawan di Surabaya.
Pertimbangan yang sama juga berlaku bagi pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Menurut Soekarwo, pencopotan dilakukan karena sudah tidak diinginkan oleh seluruh pengurus.
Sedangkan untuk Kota Pasuruan, karena alasan tidak bisa bekerja. Bahkan, di Kota Pasuruan, Partai Demokrat sama sekali tak mendapatkan satu pun kursi di DPRD.
Soekarwo menyesalkan kenapa baru sekarang mengajukan somasi atas pencopotan itu. Ketiga ketua itu sudah dicopot pada Agustus 2014 dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal, Edhie Baskoro.
"Jika ketiganya menempuh melalui jalur hukum, saya hormati langkah mereka. Namun saya sesalkan kenapa mereka baru melakukan langkah itu sekarang," kata Soekarwo, yang juga Gubernur Jawa Timur. (ase)
Demokrat Beberkan Alasan Pilih Koalisi Prabowo Ketimbang Jokowi
"Bagi kami koalisi ingin yang setara, sederajat.
