- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA.co.id - Partai-partai pendukung pemerintah, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), mulai mewanti-wanti Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet. Salah satunya adalah Partai Hanura.
Partai pimpinan Wiranto itu menilai Jokowi harus mempertimbangkan isu reshuffle dengan alasan kinerja sejumlah menteri yang bobrok. Jangan sampai, reshuffle dilakukan karena ada kelompok lain yang hendak masuk ke kabinet.
"Presiden perlu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya calon penumpang baru melalui reshuffle ini," kata Ketua DPP Hanura, Miryam S Haryani, saat dihubungi, Selasa 21 April 2015.
Isu reshuffle selalu dikaitkan dengan sejumlah partai politik di Koalisi Merah Putih (KMP) yang kabarnya ditawarkan untuk mengisi pos-pos kementerian tertentu. Sehingga, reshuffle kabinet dilakukan agar sejumlah partai di KMP itu masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-JK.
"Harus dilihat dulu apakah kapasitas kapal memungkinkan menambah penumpang baru atau tidak," kata Bendahara Fraksi Hanura DPR ini.
Dia menilai, selama enam bulan jalannya pemerintahan ini, tidak bisa langsung dicap menteri tertentu gagal.
Menurut Miryam, reshuffle dengan memasukkan partai lain di luar KIH saat ini untuk mengisi pos menteri, bukan jalan keluar yang baik. Apalagi, hanya dipaksakan dengan janji-janji yang juga belum tentu bisa dibuktikan.
"Kalau memang tidak muat, tidak perlu dipaksakan, biar mereka menunggu kapal berikutnya. Jangan sampai karena ingin mengangkut penumpang baru, lalu penumpang lama ditinggal di pelabuhan tempat kapal bersinggah," ujar Miryam.
Ibarat sebuah kapal, kata Miryam, kapal Jokowi-JK belum sampai tujuan. Tetapi baru saja berlayar. Sehingga, setiap awak kapal masih perlu beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk menjalankan kapal dengan baik.
"Jangan karena ketemu awak kapal yang menjanjikan kemampuan yang masih belum jelas juga seperti apa kemampuannya, tiba-tiba awak kapal yang lama ditinggal begitu saja atau bahkan disuruh lompat ke laut begitu saja," katanya.
Kaa Maryam, perlu pemikiran yang matang bagi Jokowi sebelum mendepak menteri tertentu untuk diganti dengan orang baru dari luar KIH.
"Karena kapal ini kapal pesiar, bukan kapal perompak atau bajak laut yang pakai hukum alam," kata anggota Komisi V DPR ini. (ase)
Saleh Husin: Reshuffle Jadi Titik Balik Perbaikan Ekonomi
Tugas besar tim ekonomi baru adalah mengurangi impor untuk produksi.
