PDIP: Wajar Publik Tak Puas Kinerja Jokowi

Jokowi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, menganggap wajar jika mayoritas publik saat ini tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Publik yang Puas dengan Kabinet Tak Sampai 50%, Ungkap SMRC

"Sangatlah wajar jika persepsi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih belum memuaskan," kata Basarah saat dihubungi, Senin 20 April 2015.

Menurut Basarah, banyak faktor yang membuat citra pemerintah saat ini anjlok. Salah satunya adalah kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan paska pemilu presiden yang masih belum juga selesai.

Dia melihat, konflik ini berkepanjangan hingga masuk parlemen. Praktis, berbulan-bulan tidak ada kesepahaman parlemen dan institusi Kepresidenan dalam membangun bangsa.

"Perseteruan politik antara KIH dan KMP di DPR saja sudah memakan waktu sekitar tiga bulan dan praktis pada masa itu hubungan pemerintah dan DPR mengalami stagnasi," kata Basarah.

Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking sebelumnya menunjukkan masyarakat tidak puas dengan kinerja enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Survei: Publik Makin Yakin dengan Kinerja Jokowi

Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha A. R, mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas, 44 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal, mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawa Cita masih belum maksimal," kata Hanta dalam acara "Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu 19 April 2015.

Jokowi: Semua Menteri Bekerja Keras

Dari sejumlah sektor yang menjadi materi survei, publik paling kecewa terhadap sektor ekonomi. Dalam survei, ketidakpuasan terhadap ekonomi ada 66,6 persen, sektor hukum ada 55,6 persen, dan keamanan 50,7 persen. Selengkapnya hasil survei kinerja Jokowi di . (ren)

Presiden Joko Widodo menyalami para kepala sekolah

Survei: Citra Jokowi Bisa Turun Jika Dukung Revisi UU KPK

Bila menolak, Jokowi dipandang dukung pemberantasan korupsi, kata SMRC

img_title
VIVA.co.id
12 Januari 2016