Sumber :
- REUTERS/David Gray
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan pasif seputar dua tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum pancung di Arab Saudi.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, malah membanding-bandingkan Joko Widodo dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Menurutnya, Tony Abbott harus melobi langsung Joko Widodo agar pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi mati dua warganya yang populer disebut Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, malah membanding-bandingkan Joko Widodo dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Menurutnya, Tony Abbott harus melobi langsung Joko Widodo agar pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi mati dua warganya yang populer disebut Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Fadli mengaku mengetahui Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah maksimal berusaha tetapi Presiden belum. Seharusnya Presiden turun langsung melobi pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan hukuman pancung itu.
"Masih banyak TKI kita yang lebih dari 200 bisa bernasib sama kalau tidak ada pembelaan pemerintah. Lihat negara lain, sampai level Perdana Menteri (Australia) turun tangan, all out (berusaha keras),” kata Fadli kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 17 April 2015.
Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, berpendapat bahwa pemerintah perlu melayangkan nota protes kepada Arab Saudi. Soalnya eksekusi mati kepada dua TKI itu dilakukan tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.
"Sebagai negara bersahabat, seharusnya kita diberitahu sehingga kita bisa secara optimal, kita harus mengeluarkan protes," katanya.
Kementerian Luar Negeri, Fadli menambahkan, pun perlu dievaluasi sehingga alpa mengetahui ada warga negara Indonesia yang sudah dihukum mati. Itu bisa dianggap juga negara lalai melindungi warga negaranya.
Dia mengingatkan bahwa lebih 200 warga negara Indonesia di mancanegara yang akan menjalani hukuman serupa. "Pemerintah harus serius membela, lawyer (pengacara) harus bagus dan lobi-lobi politik pemerintah terkait," katanya. (ren)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
n
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fadli mengaku mengetahui Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah maksimal berusaha tetapi Presiden belum. Seharusnya Presiden turun langsung melobi pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan hukuman pancung itu.
