Sumber :
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA co.id -
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menilai sederhana polemik istilah petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat Kongres IV di Bali beberapa hari lalu. Gubernur Jawa Tengah itu mengaku petugas partai sama dengan TNI/Polri yang ditugaskan di luar daerah.
"Nggak usah repot soal petugas partai.
Gini lho, umpama saya menjadi anggota TNI, terus ditugaskan di daerah kan petugas TNI. Polri dititipkan menjadi petugas di luar Polri mungkin. Itu kan petugasnya, " kata Ganjar di Semarang, Selasa 14 April 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Nggak usah repot soal petugas partai.
Baca Juga :
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
Namun yang lebih substansi dari istilah petugas partai, menurut Ganjar, adalah bagaimana petugas partai bekerja. Jika orang partai yang bertugas memikul jabatan negara, tapi hanya memikirkan keuntungan partai saja justru menjadi masalah besar.
"Jadi tidak usah risau dengan petugas partai karena orangnya yang ditugaskan. Tapi begitu sudah duduk yang dipikirkan adalah kepentingan rakyat. Sekali lagi kepentingan rakyat. Itu sebenarnya," kata Ganjar.
Mantan Anggota Komisi II DPR itu bahkan menyentil berbagai kalangan yang justru terus memperkeruh istilah petugas partai ala PDIP.
"Jadi saya tidak tahu kenapa diskusi perdebatan ini jadi risau yah? Katanya demokrasi itu dengan partai politik? Masak begitu partai membuat istilah itu tidak diterima," tuturnya.
Ganjar meminta agar publik membuktikan masalah petugas partai itu di lapangan. Seperti halnya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan politisi PDIP apakah hanya bekerja untuk partai saja atau tidak. Pembuktian itu, lanjut Ganjar, adalah dengan pengawasan, baik oleh DPR maupun elemen lain.
"Apakah Mas Jokowi membela PDI Perjuangan, ataukah dia membela seluruh rakyat? Yang mana. Nah, indikator-indikator itu yang harus menjadi alat ukur untuk pengecekan," kata dia.
Sebaliknya, jika istilah petugas partai ini dimaknai sempit, kata Ganjar, justru akan memunculkan polemik yang tak berkesudahan. Jokowi-JK adalah pemimpin yang didukung oleh banyak partai. Lantas, bagaimana membedakan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai jika hal itu terus diperdebatkan.
"Maka kalau mau dia klaim-klaiman ini partai mana yang mau menugaskan? Orang bisa berdebat panjang," ujar Ganjar.![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun yang lebih substansi dari istilah petugas partai, menurut Ganjar, adalah bagaimana petugas partai bekerja. Jika orang partai yang bertugas memikul jabatan negara, tapi hanya memikirkan keuntungan partai saja justru menjadi masalah besar.
