- foto : VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id - Konflik internal partai yang saat ini terjadi dan mengarah pada perpecahan memang merupakan dinamika yang biasa di alam demokrasi.
Namun, menurut Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Harli Muin, konflik partai dapat memiliki implikasi yang luas, bila tidak ditangani dengan benar. "Kerja anggota DPR bisa terganggu akibat konflik internal partai," ujarnya dalam diskusi bulanan FAA PPMI di kawasan Kuningan, Minggu, 12 April 2015.
Harli menuturkan, konflik internal partai akan menggangu kinerja DPR dalam pembahasan UU hingga rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Bila semua itu terjadi, rakyat juga yang akan dirugikan. "Ujung-ujungnya rakyat yang akan dirugikan," ujarnya menambahkan.
Harli menuturkan, konflik internal partai yang terjadi di Indonesia kerap mempertontonkan wajah buruk demokrasi Indonesia, karena diwarnai dengan kekerasan. Menurut dia, hal itu jelas akan menyebabkan keresahan di masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. "Karena itu FAA PPMI berharap para petugas partai politik yang sedang berkonflik bisa lebih menahan diri dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan mereka," ujarnya.
Dia juga berharap para kader partai memberikan contoh yang baik, bagaimana musyawarah dan mufakat diwujudkan, bukan sebaliknya, yaitu merespons konflik dengan kekerasan.
Harli mengatakan, pemerintah sebagai institusi yang menjalankan regulasi dituntut menempatkan diri sebagai wasit yang baik untuk membantu menyelesaikan dan mencegah konflik tidak berlarut-larut. "Ke depan pemerintah perlu memperbaiki regulasi partai politik, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Di luar itu, pemerintah juga mesti memperbaiki tata kelola partai politik dengan cara mendorong partai politik accountable dan transparan."
Laporan: Bayu Januar
![vivamore="Baca Juga :"]
