- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA co.id - Pelaksanaan kongres PDI Perjuangan ke-IV di Bali sudah pasti mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk kesekian kalinya.
Selain itu, kongres yang digelar 8 hingga 12 April 2015 ini juga akan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP harus diuji, apakah program yang dijalankan sudah sesuai Nawa Cita dan spirit Bung Karno atau belum. "Sesuai kesepakatan Steering Comite agar PDIP mendukung pemerintahan, mendukung spirit bung Karno. Nawa Cita klop apa nggak itu? Kalau nggak, ya kami revisi. Maka akan disiapkan dukungan ke arah situ, " kata Ganjar di Semarang.
Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi masih sangat banyak. Berbagai janji politik selama kampanye, masih banyak yang belum ditepati. "Kita harus mengingatkan, sampai politik anggaran dan politik legislasinya juga. Kalau (kader) nyeleweng nggak apa-apa, sekali-kali interupsi kepada presiden boleh," kata Ganjar.
Di antara janji Jokowi yang belum sesuai harapan yakni Nawa Cita yang justru tidak sepenuhnya masuk dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintahan Jokowi-JK. Di mana dokumen itu melandasi semua program kerja Presiden Jokowi hingga lima tahun ke depan.
Ganjar mengakui, tak terakomodirnya Nawa Cita dalam RPJMN yang telah dibahas tersebut. "Memang ada yang nggak nyantol. Itu harus kita akui jujur. Maka harus kita perbaiki itu," ujarnya menambahkan.
Menurut Ganjar, evaluasi RPJMN yang belum mengakomodir Nawa Cita harus disampaikan dalam kongres kali ini. Caranya, dengan mewujudkan Nawa Cita melalui proses politik anggaran dan politik legislasi. "Maka bisa jalan semuanya. Jadi kita ngomong sama presiden itu asyik. Kalau bagus, ya kita dukung. Kalau nggak bagus, ya kita elikke (diingatkan). Tapi nek digebuki terus ya ojo (kalau dipukuli terus ya jangan)."
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
