Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly.
Fadli mengingatkan Presiden dan masyarakat bahwa sedikitnya dua kebijakan Menteri Yasonna yang bermasalah sehingga dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama kebijakan tentang perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kedua sengketa di Partai Golkar.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Fadli mengingatkan Presiden dan masyarakat bahwa sedikitnya dua kebijakan Menteri Yasonna yang bermasalah sehingga dianulir Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama kebijakan tentang perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kedua sengketa di Partai Golkar.
"Karena itu saya imbau Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menkumham. Karena ia hanya menjadi Menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik," kata Fadli kepada wartawan di kompleks kantor Parlemen di Jakarta, Selasa, 2 April 2015.
Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menilai Surat Keputusan Menteri Yasonna yang mengesahkan satu kubu yang berselisih di PPP dan Partai Golkar adalah kebijakan yang memalukan dan justru membuat masalah. Masalah partai politik justru berdmpak pada satbilitas demokrasi di Indonesia.
"Menkumham ini membuat keputusan saja salah, apalagi membuat yang lain-lain. Karena itu, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Karena itu saya imbau Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menkumham. Karena ia hanya menjadi Menkumham yang menghasilkan kegaduhan politik," kata Fadli kepada wartawan di kompleks kantor Parlemen di Jakarta, Selasa, 2 April 2015.
