Sumber :
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id
- Kuasa hukum DPP Golkar, Yusril Ihza Mahendra, langsung mengirimkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, ke Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham untuk disampaikan ke pimpinan DPR RI.
Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie untuk menunda surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait pengesahan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Zainuddin Amali.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie untuk menunda surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait pengesahan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono dan Zainuddin Amali.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Yusril mengaku mendapat informasi bahwa sidang paripurna DPR yang akan digelar Kamis besok, salah satunya mengagendakan pembacaan surat dari kubu Agung Laksono perihal pergantian fraksi Golkar di DPR RI.
"Dengan adanya keputusan PTUN ini, pimpinan DPR dapat membatalkan putusan itu. Sehingga proses pergantian fraksi tidak dapat dilakukan," kata Yusril di PTUN, Jakarta, Rabu, 1 April 2015.
Yusril menjelaskan, putusan sela majelis PTUN ini merupakan keputusan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dengan adanya putusan sela ini, kubu Agung Laksono tidak bisa bertindak dengan mengatasnamakan DPP Golkar sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap.
"Penundaan (SK Menkumham) sudah ada, mulai detik ini pergantian tidak dapat dilakukan oleh pak Agung Laksono," ujarnya.
Menurut Yusril, dengan adanya penundaan SK Menkumham terkait pengesahanan kepengurusan Agung Laksono, maka kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah Munas Pekanbaru, dimana Aburizal Bakrie selaku ketua umum dan Idrus Marham selaku sekretaris jenderal.
"Kepengurusan Golkar tetap Munas Golkar Riau yang terus memimpin sehingga tidak ada kevakuman," terang mantan Menteri Hukum dan HAM ini.
Yusril mengapresiasi putusan sela majelis PTUN ini. Bagi dia, putusan ini memenuhi harapan masyarakat dan khusunya untuk Partai Golkar. "Ini menyenangkan, seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu dengan SK ini kita lihat siapa yang lebih kuat, hukum atau kekuasaan," paparnya.
Anwar Sadat / Jakarta
![vivamore="Baca Juga :"]
[/vivamore]
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Yusril mengaku mendapat informasi bahwa sidang paripurna DPR yang akan digelar Kamis besok, salah satunya mengagendakan pembacaan surat dari kubu Agung Laksono perihal pergantian fraksi Golkar di DPR RI.
