Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Kuasa hukum Partai Golongan Karya Yusril Ihza Mahendra menekankan perlunya mempercepat penundaan terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly perihal kepengurusan baru Golkar. Jika keputusan itu tak tunda, Yusril memastikan akan banyak konflik bermunculan di daerah.
"Sekarang sudah terjadi di DPR langkah-langkah yang sudah mengarah kepada kekerasan. Begitu juga konflik horizontal di daerah-daerah. Jadi sekiranya keputusan itu tidak ditunda pelaksanaannya. Kemungkinan besar akan terjadi keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi," kata Yusril di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Rabu 1 April 2015.
Tak cuma itu, ia juga memperkirakan akan muncul polemik baru saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Apalagi, kini mulai muncul upaya untuk merombak fraksi di DPR.
"Kemungkinan juga hal ini (penggantian kepengurusan) akan menghambat pelaksanaan pilkada yg akan dimulai pada Juli yang akan datang," ujar Yusril.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
![vivamore="