- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Para petinggi partai politik dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menemui Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz, mengatakan rencana itu menyusul keputusan kontroversial Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, atas sengketa di Partai Golkar dan PPP.
Menurutnya, peristiwa termutakhir, yakni perebutan paksa kantor Fraksi Partai Golkar DPR RI oleh kubu Agung Laksono sebagai akibat keputusan Menkumham, telah mengacaukan tatanan demokrasi di Indonesia. Kebijakan Menteri yang mendahului keputusan Pengadilan tak mengakhiri konflik internal di kedua partai itu, bahkan justru sebaliknya.
Presiden sebagai Kepala Negara, kata Djan, harus bertanggung jawab atas kebijakan para menteri, termasuk Menkumham.
“Kita harus segera ke Bapak Jokowi dan minta keadilan dari beliau, supaya beliau itu berbicara dengan dasar hukum dan fakta,” kata Djan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Djan tak menyebutkan waktu rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi. “…dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah kita konsolidasi dengan KMP.” Agenda pertemuan para petinggi KMP akan dihadiri SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. “Karena ada rencana menemui Pak SBY, kami juga mau mengajak beliau untuk bersama-sama menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia,” katanya.
Sintya Rei/Hardat Suhandi
![vivamore="Baca Juga :"]
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
