Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan langsung kepada Parlemen tentang penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan bahwa Dewan telah meluangkan waktu dan siap menyesuaikan dengan jadwal Presiden untuk menggelar rapat konsultasi membahas calon Kepala Polri setelah nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dibatalkan dan diganti Badrodin Haiti.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan bahwa Dewan telah meluangkan waktu dan siap menyesuaikan dengan jadwal Presiden untuk menggelar rapat konsultasi membahas calon Kepala Polri setelah nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dibatalkan dan diganti Badrodin Haiti.
Baca Juga :
Kompolnas Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri
"Kalau bisa besok (Rabu, 1 April 2015), ya, lebih bagus," kata Fadli kepada wartawan di kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Menurut Fadli, penjelasan Presiden itu sangat penting dan tak bisa diwakilkan kepada menteri. Sebab persoalan Kepala Polri menyangkut banyak hal yang bersifat nasional sehingga harus langsung dijelaskan oleh Kepala Negara.
"Kita ingin rapat ini lebih terbuka dan transparan sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. "Kalau diwakili (menteri), bukan konsultasi namanya," kata Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
DPR menuntut Presiden menjelaskan penunjukan Badrodin Haiti. Dewan belum bisa melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Polri karena banyak legislator bertanya mengenai status Budi Gunawan yang sebelumnya sudah disahkan DPR namun batal dilantik oleh Presiden.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo siap menghadiri rapat konsultasi di DPR untuk menjelaskan seputar penunjukan Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri.
"Kalau memang harus ketemu, ya, tidak apa apa. Presiden menghargai institusi DPR," kata Menteri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Maret 2015.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau bisa besok (Rabu, 1 April 2015), ya, lebih bagus," kata Fadli kepada wartawan di kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
