Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id -
Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, tidak terima kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo dikendalikan orang-orang berpaham neoliberalisme atau neolib. Luhut menantang pihak yang mengatakan itu.
Adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menyebut kalau kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dipengaruhi paham neolib.
"Jadi kalau ada yang mengatakan neolib-neolib itu, saya ingin tanya ngerti nggak dia neolib-neolib itu apa," kata Luhut, di Istana Negara Jakarta, Selasa 31 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cak Nun: Masyarakat Bisa HIdup Tanpa Pemerintah
Baca Juga :
DPR: Dana Ketahanan Energi Bisa Langgar Pidana
Adalah Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menyebut kalau kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dipengaruhi paham neolib.
Baca Juga :
Harga Pertamax Turun Rp100 per Liter
"Jadi kalau ada yang mengatakan neolib-neolib itu, saya ingin tanya ngerti nggak dia neolib-neolib itu apa," kata Luhut, di Istana Negara Jakarta, Selasa 31 Maret 2015.
Luhut mengatakan, bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengacu pada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak ada unsur-unsur neolib.
"Saya ingin mengundang kalau ada yang mengatakan bahwa program Pak Jokowi neolib. Saya
pengen
tahu definisi neolib, dan yang mana programnya yang neolib itu," kata Luhut.
Dia menjelaskan, setiap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para menteri, baik itu di dalam rapat kabinet atau yang lainnya, presiden selalu menegaskan bahwa kerja pemerintah harus selalu berdasarkan kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingan segelintir orang atau golongan.
"Saya bukan datang dari kemarin, saya sudah
ngalamin
pemerintahan dari zaman Pak Harto (Presiden ke-2) sampai sekarang ini. Jadi saya bisa melihat ada satu keistimewaan yang diberikan Presiden Jokowi," kata Luhut.
Luhut sadar, PDI Perjuangan memang memprotes kenaikan harga BBM. Suatu hal yang selalu diprotes partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini selama 10 tahun menjadi oposisi di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kenaikan bahan BBM itu, sebenarnya mengacu kepada undang-undang APBN-P yang sudah ada. Bahwa ditentukan di situ jumlah subsidi tertentu. Jadi tidak dalam konteks naik turunnya rupiah. Tapi dalam konteks ini kita harus menjaga jumlah subsidi itu harus seperti itu," jelas Luhut.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mempertanyakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah.
Effendi berharap kawan-kawannya di DPR segera menggalang pengajuan hak angket terkait kebijakan pemerintah yang melepas harga BBM pada mekanisme pasar.
"Ini lebih menarik kalau dibuat angket. Kita serius untuk melihat ini. Pasti ada sesuatu di belakanganya, kenapa Jokowi tunduk kepada mekanisme pasar," ujar Effendi di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Maret 2015.
Menurut Effendi, orang-orang di belakang Jokowi punya peran kuat mengapa kebijakan pemerintah kerap merugikan rakyat.
"Pelaku di tengah Istana pelaku elite semua. Rini Soemarno (Menteri BUMN), Andi Widjajanto (Seskab), Sudirman Said (Menteri ESDM). Itu lingkaran Istana neolib semua. Sama PDIP itu berseberangan," kata Effendi. [Baca selengkapnya]
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
(ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Luhut mengatakan, bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mengacu pada kepentingan rakyat. Sehingga, tidak ada unsur-unsur neolib.
