Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Upaya Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Agung Laksono merebut kepemimpinan di seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Maluku, kandas. Pasalnya, kader dan anggota DPD Golkar se-Maluku masih loyal pada Aburizal Bakrie.
Kader dan anggota DPD Golkar se-Maluku memang masih menempatkan sosok ARB sebagai ketua umum Partai Golkar dan secara sah terpilih dalam Munas Bali yang digelar pada November tahun lalu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kader dan anggota DPD Golkar se-Maluku memang masih menempatkan sosok ARB sebagai ketua umum Partai Golkar dan secara sah terpilih dalam Munas Bali yang digelar pada November tahun lalu.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
"Tidak ada pelaksana tugas (Plt) dalam kepengurusan Golkar saat ini. Golkar yang sah adalah Golkar Munas Bali, sebab sesuai AD/ART. Jadi, kita tidak usah lagi berpolemik soal Golkar, karena proses hukum di pengadilan masih berlangsung," kata ketua DPD Golkar Maluku, Zeth Sahuburua kepada VIVA.co.id, Minggu 29 Maret 2015.
Pada kesempatan tersebut, sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku ini menyatakan bahwa perubahan struktur kepengurusan tidak akan terjadi di 11 DPD Kabupaten/Kota yang ada di Maluku.
Alasannya, perubahan dilakukan saat Partai Golkar melaksanakan musyawarah daerah (Musda). Musda sendiri dimulai dari musyawarah desa (Musdes), musyawarah kecamatan (Muscam), musyawarah daerah (Musda) kabupaten/kota dan provinsi.
"Agenda ini akan dilaksanakan setelah putusan hukum sudah selesai. Dan berdasarkan keputusan DPP, agenda ini baru dilaksanakan pada Februari 2016 yang akan datang," ujar Sahuburua.
Menyinggung hasil rapat pleno yang dilakukan DPD-Golkar Maluku dengan menghadirkan Ketua Organisasi dan Kaderisasi (OKK) DPP Golkar, Fredy Latumahina, Sahuburua mengungkapkan pertemuan itu melahirkan dua keputusan. Dan keputusan ini nantinya akan disampaikan ke DPP sebagai sikap DPD Golkar Maluku.
"Pertama, kita tetap mengakui ARB sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham. Kedua, kita mengakui Munas yang sah ialah Munas Bali karena sesuai dengan keputusan organisasi dan keputusan partai Golkar," tegas Sahuburua.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tidak ada pelaksana tugas (Plt) dalam kepengurusan Golkar saat ini. Golkar yang sah adalah Golkar Munas Bali, sebab sesuai AD/ART. Jadi, kita tidak usah lagi berpolemik soal Golkar, karena proses hukum di pengadilan masih berlangsung," kata ketua DPD Golkar Maluku, Zeth Sahuburua kepada VIVA.co.id, Minggu 29 Maret 2015.
