Sumber :
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id -
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyayangkan sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengintervensi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
Hal itu disampaikan Amien saat ditemui di Rapat Perdana DPP PAN di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat malam, 27 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu disampaikan Amien saat ditemui di Rapat Perdana DPP PAN di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat malam, 27 Maret 2015.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan hal apapun terkait kebijakan pembantunya itu. Amien membandingkan Pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pak SBY dengan pemerintahan yang dipilih 60 persen lebih rakyat Indonesia tidak ada sedikit pun indikasi mencampuri partai-partai politik yang bermunas atau berkongres. Mengapa pemerintah ini sekarang membiarkan Menkum HAM itu mencampuri terlalu jauh?" ujar Amien.
Amien mengimbau kepada pemerintahan Jokowi untuk mulai berbaik sangka dalam memerintah Tanah Air. Amien mengatakan berkali-kali prasangka buruk pihak Jokowi terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) telah terbukti keliru.
Ia mencontohkan seperti prasangka bahwa KMP akan memboikot pelantikan Jokowi-JK usai memenangkan Pilpres 2014 lalu. Prasangka itu, kata Amien, terbukti salah.
Begitu juga, lanjut Amien, saat pihak Jokowi dan banyak pendukungnya yang memprediksi pasangan Prabowo-Hatta tidak akan datang saat pelantikan, juga salah.
"Kemudian APBN Perubahan paling sulit, alot karena KMP akan memboikot. Ternyata justru dua hari yang paling getol segera diketok palu adalah KMP. Maaf, PDIP sendiri malah agak lambat ya. Jadi berkali-kali kan keliru," ujar Amien.
Ia pun mengingatkan Jokowi bahwa setiap aksi akan diikuti dengan reaksi. Kondisi politik Indonesia saat ini gaduh, karena Golkar dan PPP diintervensi oleh pemerintah melalui tangan Menkum HAM.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mengembalikan otoritas kepada masing-masing partai dan bersikap seperti wasit yang tidak boleh memihak.
"Walaupun agak lambat, tapi pasti akan selesai karena logikanya adalah tidak mungkin tokoh-tokoh partai politik akan menceburkan partainya ke dalam jurang kehancuran. Tentu mereka akan berdiskusi dan bermusyawarah. Pemerintah tidak boleh memihak," kata Amien.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak melakukan hal apapun terkait kebijakan pembantunya itu. Amien membandingkan Pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
