Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id -
Dalam pengajuan hak angket ke pimpinan DPR Rabu kemarin, 25 Maret 2015, ada dua politisi Partai Amanat Nasional yang ikut tanda tangan. Salah satunya Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno.
Teguh punya alasan kuat ikut meneken hak angket terkait kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hanamongan Laoly.
"Saya ikut tanda tangan dengan sadar. Karena saya melihat ada ancaman yang serius terhadap keberlangsungan demokrasi hari ini," ujar Teguh, Kamis 26 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Teguh punya alasan kuat ikut meneken hak angket terkait kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hanamongan Laoly.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
"Saya ikut tanda tangan dengan sadar. Karena saya melihat ada ancaman yang serius terhadap keberlangsungan demokrasi hari ini," ujar Teguh, Kamis 26 Maret 2015.
Padahal diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menegaskan partainya tidak ikut dengan pimpinan Koalisi Merah Putih dalam penggunaan hak angket ini.
Namun, Teguh mengaku sudah mempertimbangkan langkahnya itu. Bukan sekadar urusan politik antara dua gabungan koalisi pro pemerintah yang diwadahi Koalisi Indonesia Hebat dan oposisi yang diwadahi Koalisi Merah Putih.
"Bukan soal Aburizal Bakrie atau Djan Faridz, tapi saya melihat ada
abuse of power
yang dilakukan Menkum HAM," kata mantan jurnalis ini.
Tugas Menkum HAM dalam spirit demokrasi, kata Teguh, bukan terlibat dalam sengketa partai politik. Apalagi secara terang-terangan melakukan intervensi.
"Ini bukan soal partai Golkar, PPP. Tapi juga parpol dalam KIH manakala rezim yang berkuasa berbeda. Maksud saya, bisa terjadi pada semua parpol," ujarnya.
Kata Teguh, ketua umumnya sudah menginstruksikan seluruh anggota di DPR untuk tidak ikut dalam pengajuan hak angket ini. Tapi Teguh siap menjelaskan sikapnya itu.
Dia akan berusaha meyakinkan Zulkifli bahwa cara menteri asal PDI Perjuangan itu menyikapi masalah partai politik sangat berbahaya. Karena akan menyebabkan demokrasi yang sudah susah payah dibangun mati muda.
"Justru bila partai-partai menyadari betapa persoalan ini bisa menimpa mereka semua. Maka saya percaya bahwa angket ini bisa menggelinding," kata Teguh.
Teguh menyadari, ketika harus berjuang, pasti ada konsekuensi atau risikonya. Dia siap menerima risiko itu. Termasuk sanksi dari partai.
"Insya Allah kalau teman-teman anggota dewan menyadari bahwa demokrasi yang kita perjuangkan melalui Reformasi 1998 lalu tengah terancam, maka apapun risikonya harus dihadapi," tegas dia.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Padahal diketahui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menegaskan partainya tidak ikut dengan pimpinan Koalisi Merah Putih dalam penggunaan hak angket ini.
