- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Inisiatif penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terus bergulir.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang diselidiki dengan angket karena bisa berdampak luas di masyarakat.
"Dampak dimaksud adalah potensi terjadinya konflik horizontal antar pengurus dan kader partai di bawah," kata Bambang dalam siaran pers, Kamis 26 Maret 2015.
Menurut Bambang, dampak lebih besarnya, kebijakan kontroversial Menkumham terhadap Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar itu bisa membahayakan demokrasi di Indonesia.
"Tindakan predator politik tersebut sangat membahayakan demokrasi nasional," kata Bambang.
Dia menjelaskan, penggunaan hak angket ini dimaksudkan untuk membongkar praktik 'begal' demokrasi atau begal politik terhadap parpol oleh pemerintah melalui tangan Menkumham Yasonna.
"Kami berharap usulan ini ditindaklanjuti secepatnya oleh pimpinan DPR agar SK Menkumham terhadap PPP dan Golkar yang menyalahi aturan dan berdampak luas di masyarakat karena dapat menimbulkan konflik horizontal, dapat dihindari," kata Bambang.
Sebelumnya, usulan hak angket dugaan pelanggaran undang-undang dan intervensi pemerintah terhadap parpol, resmi diserahkan ke pimpinan DPR, Rabu 25 Maret 2015. Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua bidang Polhukam Fadli Zon, menerima usulan itu.
Pengusul diserahkan oleh Jhon Kennedy Azis dari Fraksi Golkar. Turut mendampingi, dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria.
Menurut Setya Novanto, usulan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pimpinan. Novanto lalu menyerahkan ke Fadli Zon, sebagai wakil ketua yang mengurusi masalah politik dan hukum. (ase)
[/vivamore]
Politikus Budi Supriyanto Didakwa Disuap Ratusan Ribu Dolar
Suap itu disebut untuk usulan program aspirasi DPR.
