Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Politisi PPP Kubu Romy, Saifulah Tamliha, mengatakan kubunya tidak akan ikut dalam hak angket DPR atas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Namun, fraksi PPP tidak bisa melarang anggotanya di DPR bila ada yang mendukung hak angket.
"Kita menolak. Alasannya, tidak ada hal yang
urgent untuk menggunakan hak angket," kata Tamliha di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 25 Maret 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Yasonna Temui Wapres Bahas Golkar
"Kita menolak. Alasannya, tidak ada hal yang
Baca Juga :
Menkumham Copot Kepala Lapas Kerobokan
Tamliha menjelaskan hak angket seharusnya berdampak strategis dan luas pada masyarakat. Ia mencontohkan seperti kenaikan harga BBM yang berdampak luas tidak seperti hak angket yang dianggap tidak ada urgensinya.
Dengan kondisi internal PPP saat ini, ia mengakui ada dualisme terkait hak angket. Sehingga fraksi tidak bisa menekan anggota yang tetap ikut dalam penggalangan hak angket.
"Itulah resiko PPP yang masih pecah begitu. Kita hormati lah perbedaan pendapat. Ya ini realitas. Kalo pembentukan pansus dibagi dua," katanya.
Selain itu anggota komisi I ini memaklumi gencarnya upaya pengalangan hak angket oleh Koalisi Merah Putih (KMP).
"Wajar lah KMP lakukan hak angket, karena dia merasa dirugikan. Silahkan saja kalo memang penuhi persyarakat," katanya. (ren)
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tamliha menjelaskan hak angket seharusnya berdampak strategis dan luas pada masyarakat. Ia mencontohkan seperti kenaikan harga BBM yang berdampak luas tidak seperti hak angket yang dianggap tidak ada urgensinya.
