- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Partai Demokrat belum memutuskan sikap apakah akan mendukung Koalisi Merah Putih yang melakukan perlawanan pasca putusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly terhadap Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto, memastikan partainya belum bersikap atas hasil pertemuan KMP Senin malam, 23 Maret 2015.
"Kami tidak mau tebak-tebak manggis. Ikuti saja pembicaraan. Toh, sampai hari ini saya baru dengar ada sikap KMP," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Maret 2015.
Agus menegaskan bahwa hingga hari ini posisi Demokrat tidak berada di kubu manapun. Demokrat tetap konsiten dengan sikap awal sebagai penyeimbang bagi pemerintah.
"Kan PD bukan an sich KMP-KIH. PD penyeimbang, artinya bukan oposisi. Penyeimbang kan manakala kebijakan itu sejalan dengan keinginan rakyat dan segaris dengan PD, maka PD akan berdiri paling depan. Kalau tidak, PD akan menolak namun cari solusi," ujar Agus.
Terkait upaya Agung Laksono yang ingin melakukan perubahan struktural Fraksi Partai Golkar di DPR, menurutnya, tidak bisa dilakukan terburu-buru. Apalagi surat itu disampaikan mendadak setelah paripuna berjalan.
"Biarlah ini berjalan sesuai undang-undang dan dibahas di Bamus (Badan Musyawarah). Biarlah nanti kita putuskan di Bamus biar diambil keputusan secara kolektif kolegial," katanya.
Mengenai masalah yang dialami partai beringin, Agus meminta Menteri Yasonna dan partai lain tidak perlu ikut terlalu dalam. Karena sesuai perundang-undangan, partai adalah lembaga yang bersifat independen.
Sehingga, masalah yang dialami partai politik harus diselesaikan di internal. Tidak perlu pihak luar mencampuri urusan internal partai.
"Biarlah ini wilayah Golkar sendiri. Biarkan diputuskan di parpolnya. Kalau masih ada konflik dan masalah hukum, biar nanti Golkar yang selesaikan," kata Agus.
Tak hanya mengingatkan Demokrat, Agus juga meminta semua pihak harus menghormati rumah tangga partai lain.
"UU Parpol sudah mengatakan parpol itu independen. Tidak boleh seluruhnya, seseorang yang bukan wilayahnya memasuki parpol," ujar Agus. (ase)
