Pelemahan Rupiah Bisa Dorong Ekspor Dalam Negeri

Petugas menghitung tumpukan uang rupiah.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Akibat pelemahan rupiah terhadap dolar AS justru bisa mendorong peluang meningkatkan produksi dalam negeri untuk diekspor sekaligus menghambat impor. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Johnny G. Plate.

“Pelemahan rupiah itu bisa menjadi surga ekonomi, karena melemah lima persen, jadi tidak usah membuat pesimisme pasar, apalagi pelemahan itu tidak hanya pada rupiah tapi pada semua mata uang dunia akibat dari recovery ekonomi AS,”kata Johnny saat diskusi yang mengambil tema ‘Terpuruknya Rupiah Terhadap Dollar AS dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional’ di DPR, Kamis 19 Maret 2015. Diskusi tersebut dihadiri pula Anggota Fraksi Partai Golkar Mahyudi dan Pengamat Politik Ekonomi Ichsanuddin Noorsy.

Ia menambahkan, asumsi makro APBN di mana kurs Rp 12.500, defisit Rp224 triliun, atau 1,39 persen dari PDB, dan itu wajar meski ada kekhawatiran penerimaan pajak sebelumnya hanya Rp900 triliun.

Untuk itu Komisi XI DPR RI akan membentuk panja penerimaan pajak negara dengan harapan pemasukan dari pajak mencapai Rp1,7 triliun, tapi sebelumnya yang masuk Rp1,3 triliun. “Kalau itu tidak tercapai, maka akan mengalami defisit besar dan pembangunan akan terganggu,” tambahnya.

Selain itu Johnnny juga menawarkan penarikan dana WNI di luar negeri yang mencapai Rp4.000 triliun. “Kalau itu bisa ditarik kembali ke dalam negeri (repatriasi) maka bisa membantu untuk biayai pembangunan. Jadi, terpuruknya rupiah ini, saya hanya melihat sisi untuk mengambil manfaat untuk membangun kebersamaan bukan untuk membela pemerintah,” kata Johnny lagi.

Sementara itu anggota Fraksi PG DPR RI Mahyudin menjelaskan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di atas Rp13.000 tidak berpengaruh kepada perekonomian nasional. Alasannya, fundamental ekonomi Indonesia sudah cukup bagus.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya produksi nasional tidak hanya menggantungkan diri kepada produksi nasional yang stabil, tetapi juga harus mengembangkan ekonomi kreatif. "Indonesia harus meningkatkan ekspor dan mengurangi impor," ujarnya.

Mahyudin menegaskan dirinya bukan bagian dari pemerintah. Namun ia melihat pemerintah saat ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi melemahnya rupiah. Karena itu ia minta kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintah yang tengah bekerja.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga mengajak kepada rakyat, terutama dari golongan mampu secara ekonomi, untuk menerapkan gaya hidup hemat dan menggunakan produksi dalam negeri. "Gaya hidup hemat ini harus kita lakukan. Termasuk dari diri kita sendiri, dan mari kita mencintai produk dalam negeri dari makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya " ujarnya.

Belum Menyentuh

Menurut pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, paket kebijakan stabilitasi ekonomi yang diberlakukan Pemerintah guna mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, belum menyentuh akar persoalan.

"Akar persoalan dari pelemahan nilai tukar rupiah, terletak pada perang dagang dan persaingan moneter dunia yang sangat ketat," jelas Ichsanuddin Noorsy.
 
Menurutnya, guna mengatasi hal ini, Pemerintah harus teliti dan cermat menyikapinya. Sehingga nilai tukar rupiah tidak semakin melemah.

Noorsy melihat, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menerapkan strategi masing-masing berdampak pada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang mengalami pelemahan nilai tukar rupiah.

"China dengan strategi yang jitu dengan memanfaatkan momentum defiisit perdagangan AS, sektor riilnya mampu mengimbangi perdagangan sektor keuangan. Sehingga menguatkan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS," katanya.

Sedangkan bagi Indonesia, menurut Noorsy, ia meragukan sektor riilnya mampu mengimbangi perdagangan sektor keuangan. Dan paket kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah belum cukup untuk menguatkan nilai tukar rupiah secara stabil. "Meskipun paket kebijakan ekonomi ini berlaku, tapi rupiah akan tetap mengalami gejolak," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Noorsy melihat, ada beberapa aturan perundangan di bidang keuangan dan perdagangan yang tidak konsisten dan tidak sinergis sehingga perlu diperbaiki. “Aturan perundangan itu, antara lain UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,”jelasnya.

Ia mengusulkan, agar kedua aturan perundangan tersebut segera direvisi, agar kebijakan pemerintah di bidang keuangan dapat menjadi lebih baik. (www.dpr.go.id)

(ren)

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Demi mencapai kedaulatan energi.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016