VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai kurang serius memperhatikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut. Sehingga, perhatian kepada UKM dan UMKM terkesan menjadi lambat. Padahal, tak lama lagi, Indonesia juga menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI, Vanda Sarundajang, usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank, BUMN dan BUMD, Permodalan Nasional Madani dan Perusahaan Penjaminan (Askrindo dan Jamkrindo), di Aula Kantor Perwakilan BI di Manado, Selasa 17 Maret 2015. Tim Kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana (F-PD).
“Saya harus jujur mengatakan bahwa perhatian pemerintah Provinsi Sulut kepada UKM dan UMKM terkesan kurang serius. Padahal sektor UKM dan UMKM ini benar-benar menjadi pritoritas agar mampu bersaing pada MEA. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada Pemprov, maupun perbankan dalam menyalurkan kreditnya, agar sektor ini digarap dengan serius,” tegas Vanda.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, UKM dan UMKM merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat baik nasional maupun lokal. Sehingga, ia berharap Pemerintah Sulut diharapkan lebih mendorong agar UKM dan UMKM semakin menggeliat lewat pembinaan maupun pembiayaan dari perbankan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Ia juga menyayangkan sikap Pemprov yang kurang gencar memperkenalkan produk UKM dan UMKM. Bahkan, yang dikenalkan Kain Bentenan saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Seperti Kepulauan Sitaro dengan komoditas palanya, Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, dan beberapa produk lainnya yang bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah.
“Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UKM dan UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA. Wirausaha muda juga perlu dibina sampai mandiri, sehingga mampu membuka sektor UKM dan UMKM yang baru dan berkualitas,” jelas Politisi asal Dapil Sulut ini.
Putri dari Gubernur Sulut SH Sarundajang ini menambahkan, bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah juga perlu mendapat pengawasan secara ketat oleh dinas terkait yang ada di daerah. Sehingga, bantuan yang diberikan menjadi tidak mubazir. Sehingga sektor industri kecil yang baru dapat tercipta.
Sebelumnya, Direktur Bisnis Mikro PT PNM (Persero) Carolina Dina Rusdiana mengatakan, PNM tak hanya memberikan bantuan modal saja, juga mengedepankan program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sebagai agen utama pelayanan UMKM di daerah.
“Target PNM akan memperluas ULaMM sampai 1200 unit yang ada di 4500 Kecamatan di Indonesia. Bahkan, target nasabah pun akan ditingkatkan hingga lebih dari satu juta nasabah, dengan menyerap 1,8 juta tenaga kerja,” jelas Caroline.
Apalagi, tambah Carolina, melalui penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun yang diterima oleh PNM, pihaknya akan tetap fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan mikro selaras dengan perkembangan teknologi. (www.dpr.go.id)
(ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
