- Puspen TNI
VIVA.co.id - Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengusulkan posisi wakil panglima TNI pada Presiden Joko Widodo. Alasannya, jika dia berhalangan maka wakil panglima tersebut bisa mengambil alih peran menjalankan tugas panglima.
Pengamat militer, Al Araf menyatakan pemerintah harus menjelaskan apa urgensi dari tugas wakil panglima nanti. Karena, jangan sampai kehadirannya menimbulkan problem di dalam tubuh TNI seperti adanya dualimse komando.
"Pada era Gus Dur, wakil panglima dikritik oleh Gus Dur karena dianggap ada dualisme lalu ditiadakan," kata Al Araf saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 18 Maret 2015.
Al Araf menilai urgensi dari posisi wakil panglima masih dipertanyakan. Jika pemerintah tak dapat menjelaskan, maka tak bisa dicegah pandangan negatif dari masyarakat.
"Kalau tak bisa dijelaskan bisa ke arah sana (bagi-bagi kekuasaan). Sah-sah saja masyarakat berpandangan demikian," jelasnya.
Al Araf melanjutkan, posisi tersebut tidak perlu ada. Sebab, salah satu agenda reformasi adalah menghapus wakil panglima TNI.
"Penghapusan posisi itu adalah agenda internal TNI karena salah satu mandat pada 98 adalah TNI meniadakan posisi wakil panglima," imbuhnya.
Posisi itu, lanjut Al Araf yang juga peneliti Imparsial itu, berbeda jika dibandingkan pada empat angkatan.
"Wakil kepala staf angkatan sangat mungkin karena membantu operasional. Tapi untuk wakil panglima menjadi tanda tanya," tegas dia.
Baca Juga:
WNI Disandera, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Kedaulatan
Berbagai cara ditempuh mulai dari cara diplomatis hingga pragmatis.
