- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly tak gegabah mengeluarkan pernyataan terkait Partai Golkar. Pasalnya, pernyataan menteri asal PDI Perjuangan itu bisa menimbulkan kekisruhan politik dan berdampak buruk terhadap Presiden Joko Widodo.
"Pak Laoly mohon berhati hati, jangan sembarangan. Ini negara demokrasi, negara hukum. Anda salah, Anda bisa kena hukum. Tidak ada orang yang bebas hukum meski dia sudah jadi presiden, dia bisa kena hukum,” ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2015.
Fahri menilai, pernyataan Menkumham lebih bersifat pribadi.
“Pak Laoly sudah bikin konferensi pers seolah olah dia bikin keputusan, padahal enggak ada keputusan. Sekarang pingin menyeret-nyeret presiden. Tambah kacau nanti. Pak Laoly bisa dituduh orang, menyeret presiden untuk dijatuhkan. Kalau melanggar, langgar saja sendiri, jangan bawa-bawa presiden," katanya menambahkan.
Keputusan terkait kepengurusan Partai Golkar ada di tangan Menkumham dan menjadi tanggung jawab dia.
"Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab hanya secara administrasi. Tidak ada keputusan di presiden, apalagi pakai Perpres (Peraturan Presiden),” katanya.
Politikus PKS itu menjelaskan urutan dari proses pengesahan sebuah kepengurusan partai sudah berubah.
"Dulu izin dan status Ormas, Parpol diadministrasikan di Mendagri, ada Dirjen Sospol dulu itu. Mereka sewenang-wenang dan akhirnya Undang-Undang-nya diamandemen. Untuk penataan demokrasi yang lebih moderen, supaya pemerintah lebih netral, maka ditaruh di Menkumham dengan asumsi Menkumham lebih mengerti hukum ketimbang Mendagri."
Baca juga:
