- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
"Dia (Yasonna) itu melempar itu karena takut. Dia kan itu pembantu presiden. Kalau pembantu presiden kalau mau ambil pernyataan tentunya kan harus komunikasi dengan presiden. Nah, peraturan presiden ini sepertinya tidak konsultasi dulu dengan presiden," kata Supit saat di hubungi, Rabu 18 Maret 2015.
Kepanikan itu terlihat semakin kuat, ketika munculnya wacana pengguliran hak angket pekan depan oleh DPR. "Ketika dia tahu mau dikasih hak angket sama DPR, jadi dia ngelempar tanggung jawab ke Presiden," katanya.
Selain itu Supit melihat dalam keputusanya menteri, Yasonna mendapatkan tekanan dari pihak lain. "Dia terkesan dipaksa juga sama satu kelompok. Begitu semua orang menggugat, dia jadi panik. Apalagi gugatan itu meluas," katanya.
Mengenai kubu Aburizal Bakrie (ARB), ia memastikan akan terus melakukan proses hukum. Secara administrasi Munas Bali yang sah karena sesuai AD/ART partai, tidak seperti Munas Ancol yang diangap cacat administrasi.
"Kita akan tetap ke pengadilan. Karena sampai hari ini, Munas Bali itu yang paling benar. Dengan pesyaratan AD/ART dipenuhi. Sementara yang di Ancol nggak terpenuhi. Sampai saat ini Menkumham nggak lihat permasalahan secara substansial dengan objektif lebih kepada hal-hal yang bersifat politis saja," katanya.
