Sumber :
- Antara/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id
- Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali menanti keberanian Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, untuk mensahkan kepengurusan partai yang sudah diajukan kubu Ancol.
Kubu Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono, menyerahkan susunan kepengurusan DPP Golkar, Selasa 17 Maret 2015. Mereka mengklaim, sudah mengakomodasi kubu Bali, sehingga kepengurusan partai menjadi gemuk.
Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, mengatakan, pihaknya ingin melihat keberanian Menteri Yasonna untuk mensahkannya. Ketua Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa hak angket yang digulirkan oleh beberapa anggota DPR, kini juga terus bergulir.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kubu Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono, menyerahkan susunan kepengurusan DPP Golkar, Selasa 17 Maret 2015. Mereka mengklaim, sudah mengakomodasi kubu Bali, sehingga kepengurusan partai menjadi gemuk.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin, mengatakan, pihaknya ingin melihat keberanian Menteri Yasonna untuk mensahkannya. Ketua Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa hak angket yang digulirkan oleh beberapa anggota DPR, kini juga terus bergulir.
"Kita lihat saja menkumham
gimana
. Angket juga jalan. Kalau menkumham yakin dengan pandangan dia. Yang pasti putusan MPG (Mahkamah Partai Golkar) tidak memenangkan salah satu pihak," kata Aziz kepada
VIVA.co.id
, Rabu 18 Maret 2015.
Dalam kepengurusan yang diklaim telah mengakomodasi kubu Munas Bali, Aziz membantahnya. Menurut dia, tidak ada pembicaraan apa pun dengan kubu Munas Ancol.
Terkait sejumlah nama yang disebut-sebut, seperti Airlangga Hartarto, Poempida Hidayatullah, dan beberapa nama lain yang diklaim, Aziz menegaskan bahwa itu bukan rekomendasi kubu Munas Bali.
"Itu
kan
keyakinan orang-orang, individu," katanya.
Aziz yakin, Munas Bali yang sah dan dihadiri oleh DPD yang sah. Sebaliknya, pelaksanaan Munas Ancol tidak sah, walau oleh Kemenkumham, justru itu yang disahkan.
Dia juga mengingatkan, hasil ini masih belum berakhir. Karena, masih ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Termasuk, pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri.
Sejauh ini, ujar Aziz, kubu Agung Laksono hanya melakukan klaim-klaim sepihak. Termasuk saat menyebut sejumlah DPD sudah menyeberang ke pihaknya.
Seperti klaim terhadap DPD Riau. Azis mengatakan, dalam pertemuan DPD I dan II seluruh Indonesia di kediaman ARB beberapa waktu lalu, DPD Riau juga hadir. "Riau ada. Aceh yang
nyebrang
, dari 34 hanya Aceh," ujar Aziz.![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kita lihat saja menkumham
